Mereka adalah keturunan empat gunung. Mereka menuntut hutan, sungai dan laut mereka tidak dirusak. Tidak dijual.

BERDIRI di pesisir Ternate yang menghadap ke pulau Tidore dan Maitara, mengingatkan kita pada lembar gambar alat transaksi resmi Indonesia. Keindahan ini seakan berpadu dengan perjalanan kesejarahan empat pilar kerajaan penting di wilayah Maluku Utara yakni kerjaaan Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Posisi penting empat kerajaan ini memunculkan istilah lain bagi Maluku Utara yakni Kei Raha atau empat gunung dan telah mengisi kolom-kolom sejarah panjang perjalanan Nusantara.

Sejarah panjang perebutan dan penguasaan wilayah juga pengaruh antar empat kerajaan tersebut mencapai hingga wilayah Papua (timur) dan Sulawesi (barat). Ujung-ujungnya adalah dominasi dua kerjaan utama yakni Ternate dan Tidore,yang tidak bisa dilepaskan dari perebutan ruang ekonomi berbasiskan hasil sumber daya alam berupa rempah-rempah. Bahkan pelibatan negara-negara penjajah (Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda) di negeri Kei Raha juga bagian dari perebutan ruang ekonomi ini.

Kisah perjalanan negeri Kie Raha ini memberikan pemahaman, bahwa situasi konflik yang terjadi di Maluku Utara terutama pada aspek sosialnya, mengingat relasi kekuasaan raja (Ternate danTidore) dengan wilayah-wilayah penguasaannya pada masa lalu, masih memiliki pengaruh yang besarhingga saat ini, terutama bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di pedesaan termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kabupaten yang beribukota di Bacan ini memiliki jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah hampir 1.000 pulau, dengan 7 pulau besar didalamnya yakni Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, Mandioli, Obi dan Gane. Ada pun Ganea dalah salah satu dari 250 desa yang ada di sana. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani kebun dan nelayan. Beberapa tanaman produktif bulanan dan tahunan yang dihasilkan adalah buah-buahan, sayur mayur, cabe, ubi, kelapa, pala, dan cengkeh.

Daratan kepulauan dan lautannya bagi masyarakat Gane adalah sumber penghidupan, karena dari sanalah mereka mendapatkan sumber karbohidrat, protein, mineral, vitamin, kayu untuk rumah dan perahu serta obat-obatan herbal. Semua kekayaan tersebut didukung oleh kesuburan tanah dan laut yang ada di sekitarnya.

Dalam pengelolaan wilayahnya, masyarakat setempat membagi tiga ruang. Pertama, wilayah pemukiman. Dan pemukiman orang Gane Dalam terkonsentrasi di satu titik, baik dalam administrasi dusun maupun desa yang saling berdekatan.

Kedua, wilayah perkebunan. Lahan ini berada agak jauh dari lokasi pemukiman warga. Untuk mencapainya, warga menggunakan perahu dayung dan perahu mesin tempel. Ketiga, wilayah perairan. Secara umum masayarakat Gane Dalam memanfaatkan wilayah perairan sebagai sarana mobiltas dan sumber protein dari ikan-ikan yang mereka tangkap secara tradisional lewat pancing dan bubu.

Secara umum, masyarakat memiliki lahan kelolanya berdasarkan warisan turun temurun. Warisan itu memiliki nilai sejarah sehingga dalam proses pembukaan lahan, mereka menggunakan ritual adat yang disebut Tolagum. Sejarah panjang masyarakat Gane tidak terlepas dari perjalanan panjang kerajaan Ternate dan Tidore pada umumnya. Karenanya mereka termasuk pada komunitas yang sudah cukup tua.

Beberapa hasil kebun utama yang menjadi penopang hidup masyarakat: buah kelapa yang sudah mereka olah menjadi kopra, kemiri, kenari serta hasil perkebunan semusim (cabai, terong, kacang). Sedangkan olahan siap konsumsi seperti keripik pisang, kerupuk popaco (sejenis kerang-kerangan yang ada di wilayah mangroove) masih dalam tahap uji coba.

Jika dilihat dari perspektif budaya, orang Gane Dalam memiliki kultur dominan sebagai petani walaupun wilayahnya dikelilingi lautan. Kultur ini tercermin dari aktifitas ekonomi dan relasi dominan yang terjadi di masyarakat. Maka tidaklah mengherankan sumber daya kelautan yang dimiliki desa Gane Dalam masih terjaga dengan baik, karena masyarakat hanya mengambil ikan seperlunya untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga yang biasanya dilakukan dalam perjalanan pulang dari kebun. Ikan yang diambil pun hanya ikan tertentu seperti cakalang, tongkol, tuna dan kerapu.

Tapi kedamaian masyarakat Gane (Dalam dan Luar) bersama anugrah sumber daya alam dan lingkungannya yang luar biasa, mulai terusik ketika PT Gelora Mandiri Membangun anak perusahaan PT KORINDO (Korea) berinvestasi di Halmahera Selatan dengan membangun perkebunan kelapa sawit. Luas wilayah konsesinya mencapai 11.003, 90 hektare (SK Menteri Kehutanan No SK.22/MENHUT-II/2009 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi). Dari luas tersebut, yang sudah dibuka saat ini kurang lebih 1.000 hektare (250 hektare di antaranya untuk pabrik dan penginapa buruh, 500 hektare realisasi dan 250 hektare untuk lahan pembibitan).

Masyarakat kini menghadapi berbagai tantangan selain persoalan lahan (wilayah kelolanya). Setidaknya akan ada 20 desa yang terancam wilayah kelolanya jika perusahaan ini sudah merealisasi kan seluruh konsesinya yang meliputi tujuh desa di Kecamatan Gane Barat Selatan, enam desa di Kecamatan Gane Timur Selatan dan tujuh desa di Kecamatan Kepulauan Joronga. Selain terkait lahan dan wilayah kelola, masyarakat setempat juga menghadapi masalah sosial dan lingkungan.

Dalam sebuah pertemuan, mereka mencatat setidaknya ada delapan masalah. Pertama, enam anak sungai sudah hilang. Di antaranya empat sungai tadah hujan dan dua anak sungai bermata air yang tertutup urugan tanah oleh perusahaan.

Kedua, konflik internal di tingkatan warga mulai nampak, dengan munculnya kubu yang pro dan kontra terhadap kehadiran perusahaan. Ketiga, keresahan karena proses intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengawal proses land clearing.

Keempat, petilasan Sangaji Gane telah digusur oleh perusahaan. Kelima, biaya untuk ke kebun kini semakin meningkat. Masyarakat harus membawa air dari kampung untuk keperluan di kebun. Keterbatasan air ini memaksa mereka harus pulanglebih cepat. Biasanya mereka baru kembali setelah seminggu tapi kini jadi dua hari sekali (untuk sekali jalan ke kebun, masyarakat membutuhkan bahan bakar lima liter dengan harga Rp 12.000 per liter).

Keenam, debu dari aktivitas pembukaan lahan dan asap dari pembakaran kayu dan serasah selama proses land clearing. Ketujuh, banyak pohon yang ditebang oleh perusahaan. Warga kini kesulitan mendapatkan kayu untuk kepentingan domestiknya.

Kedelapan, pencurian kayu dan hasil kebun masyarakat (cabe dan pisang) sudah mulai terjadi. Kejadian pencurian ini sebelum beroperasinya perusahaan belum pernah terjadi.

Tak Surut

Ancaman yang sudah nyata dihadapi oleh masyarakat Gane, tidak menyurutkan langkah mereka mempertahankan kondisi wilayah kelolanya. Pro-kontra yang terjadi di masyarakat, intimidasi yang berakhir di penjara bebera orang masyarakat Gane, mereka pahami sebagai bagian dari perjuangan hidup. Mereka mementingkan mempertahankan tanah Tolagum (warisan leluhur).

Mereka karena itu tetap mengusahakan hak atas wilayah kelolanya. Upaya ini telah dikuatkan oleh salah satu butir kesimpulan Komnas HAM, Januari 2014 bahwa “Masyarakat Gane Dalam dsk adalah masyarakat adat dengan ciri mempunyai struktur adat, wilayah adat, tanah ulayat yang dikelola secara kolektif maupun perseorangan dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 39 l/1999 pasal 6. Sebagai masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada SDA, maka hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah maupun perusahaan ketika melakukan investasi”.

Masyarakat juga melakukan berbagai upaya perbaikan lingkungan dan pengkayaan vegetasi. Dimulai dengan penanaman bakau di sepanjang pantai yang kondisi vegetasi mangrove-nya sudah rusak, melakukan pembibitan tanaman ekonomi keluarga dan sebagainya.

They are the descendants of four mountains. They strive for their forest, river and ocean to be preserved. Not to be trade.

Reside in the littoral are of Ternate, up against Tidore and Maitara, it simply reminds us of a sketch on the official negotiable instrument of Indonesia. The beauty seems to combine with the historical journey of the four crucial royal pillars in North Maluku region, namely Ternate, Tidore, Jailolo and Bacan kingdom. The substantial position of these four kingdoms has created another term for Gane – North Maluku, i.e. Kei Raha or the four alps and have been replenished the columns of a long historical journey of Nusantara.

The chronicle of land seizure and governance as well as the influence among the four kingdoms reached into Papua (eastern) and Sulawesi territories (western). It resulted in the domination of two primary kingdoms, namely Ternate and Tidore that indivisible from the seizure of economic space based on the products of natural resources in the form of spices. Even the involvement of colonial powers (Spain, Portugal, Britain, and Netherland) in Kei Raha domain was also a part of economic space seizure.

The story of KieRaha gives a comprehension that the conflict situation in North Maluku especially the one that occurred on social aspect considering the relation of royal power (Ternate and Tidore) with their territories in the past has still held a great influence, particularly for the majority of society that live in rural areas including in South Halmahera Regency.

With Bacan as the capital region, South Halmahera has the highest number of islands in Indonesia with nearly 1,000 islands including the 7 largest islands: Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, Obi and Gane. As for Gene, it is one of 250 villages that reside there.

Most of the society work as market farmers and fishermen as their livelihoods. Fruits, vegetables, chilies, sweet potato, coconut, nutmeg, and cloves are the monthly and annual productive crops products.

The mainland islands and oceans are the sources of living for Gane community as it is where they gain the source of carbohydrates, protein, minerals, vitamins, woods for building huts and boats, as well as herbal medicines. All the riches are sustained by the soil fertility and the sea that lay around it.

The local community devide their land management into three spaces. First, the settlement area. The locality of Gane Dalam community is concentrated at a center, either in rural administration or in neighboring village.

Second, the plantation area. This land is located quite far away from the settlement area. The people use a rowing boat and outboard motor boat to get to this area. Third, the maritime area. In general, Gane Dalam community utilize this area as a mobility instrument and the source of protein from the fish that they caught traditionally by fishing rods and traps.

Commonly, the people’s ownerships of land management are based on ancestral legacy. It has a historical value so that in a land clearing process, they held a traditional ritual called Tolagum. The long history of Gane is attached to the long journey of Ternate and Tidore Kingdom. For that reason, they belong to an aged community.

Some major crops which enact as the buffers of life for the community: coconuts that have been processed as copra, candlenuts, walnuts, and other seasonal crops (chilies, eggplants, peanuts). While the tertiary processed foods, such as banana chips, popaco chips (a kind of shells that live on mangrove forest) still in a trial-run.

If it is reviewed from the cultural perspective, the people of Gane Dalam possessed a dominant culture as farmers although their area is surrounded by oceans. This culture is reflected from their economic activities and dominant relation that run in the community. Thus, it is not surprising if the maritime resources held by Gane Dalam village constantly well preserve because the people only catch the fish whenever they require it to fulfill the needs of protein for the family and usually done on the way to returning home. Only a specific species of fish that taken by the people, such as skipjack, mackerel tuna, tuna, and grouper.

Unfortunately, the tranquility that lies in Gane community (Dalam and Luar) along with the tremendous endowment of natural and environment resources, started to be disrupted as PT Gelora Mandiri built a subsidiary of PT KORINDO (Korea) which investing in South Halmahera by establishing oil palm plantation. The land size of concession is up to 11,003.90 hectares (Ministerial Decree Number SK.22/MENHUT-II/2009 on Realising of partial production forests). From this size, thereabouts 1,000 hectares that had been clearing (250 hectares for factory establishment and employee lodging, 500 hectares for realization and 250 hectares for seedling bed).

The people currently encounter various challenges despite the land issue (the land management). The management areas of twenty villages will be threatened if these companies had actualized the concessions which cover seven villages in Southwest Gane district, six villages in Southeast Gane district and seven villages in Joronga Island district. In addition to the land and management areas, the people also confront social and environment problems.

In a meeting, they registered at least eight problems. First, six tributaries had gone, there were four rainfed streams and two wellspring tributaries that covered by the landfill caused by the company.

Second, internal conflict in community level began to appear by the emergence of pro and con factions against the appearance of the company. Third, the agitation caused by an intimidating process run by police officers who escorted land clearing process.

Fourth, the tomb of Sangaji Gane has been evicted by the company. Fifth, the cost to reach the plantation   area is more increasing and the people have to bring along waters from their village for plantation purposes. The water scarcity forcing them to go home earlier, while in the past they returned home after one week but now they had been home after two days (for one way trip to the plantation site, the people need five liters of fuel with the cost is Rp 12,000 per liter).

Sixth, the dusts from land clearing activity and smokes from wood burning and waste during land clearing process. Seventh, many trees that were logged by the company. The people are getting difficulties to get the woods for their domestic business.

Eighth, woods and crops (chilies and bananas)   stealing has began to occur. These cases have never occurred before the company’s project operates.

Do Not Dwindle

The real threat that has been facing by the people of Gane doesn’t dwindle their steps on maintaining condition of their management area. The pros-cons which exist in the community, the intimidation that ended in jail for the people of Gane, they interpret it as a part of the struggle of life. They emphasize to defend the Tolagum land (ancestor’s legacy).

For that reasons, they constantly struggle to fight for the rights of their management areas. Their efforts have been strengthen by one conclusion from Komnas HAM, in January 2014 that “The inhabitants of Gane Dalam is an indigenous community with customary structure, customary land, and communal land as its features that manage collectively or individually with customary law that is still obediently practiced by the community in a mutual accordance with the stipulation of Law Number 39I/1999 clause 6. As an indigenous community that lives depending on natural resources, thus, these matters have to be under concerned by the government and the company when they want to put an investment.”

The people also conduct multiple efforts to improve the environment and vegetation enrichment. Starting from planting mangrove trees throughout the seashore which mangrove vegetation area has damaged, conduct family-based economic plant seedling and etc.

Related Projects