Sebagian warga adat mulai luntur rasa memiliki dan kebanggaannya. Hutan-hutan pun semakin dipersempit untuk bisa diakses masyarakat Kasepuhan.

TIDAK banyak yang tahu keberadaan Kasepuhan Karang Banten yang mulai terasing. Berada di Lebak, Banten; komunitas adat ini dipercaya sudah ada sejak zaman Belanda, dan beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Semula ada di Kosala. Lalu pindah ke Kampung Lebuh [berada di Kecamatan Cimarga], pindah lagi ke Kampung Sindangwangi [Muncang ], ke Kampung Bagu [Ciminyak], dan terakhir ke Kampung Karang Desa Jagaraksa. Kampung terakhir itulah, yang kemudian melekat pada namanya: Kasepuhan Karang.

Tapi Kasepuhan Karang diyakini akan kembali berpindah, dari Kampung Karang ke lahan cawisan yaitu Lebakpatat, lalu ke Kosala dan berakhir di wilayah Jasinga. Perpindahan ini dipengaruhi ajaran Islam dan didasarkan pada wangsit yang diterima oleh kokolot. Prosesnya dilakukan oleh kokolot adat dan baris kolot [pemangku adat], sedangkan warga diberikan keleluasaan untuk menetap tinggal dikampung yang telah didiami sebelumnya. Tidak ada pemaksaan dari kokolot adat maupun baris kolot. Kasepuhan Karang memegang teguh filosofi “ngaula ka ratu tumut ka jaman” yang berarti mengikuti dinamika perubahan zaman.

Filosofi itu memberikan pemahaman bahwa Kasepuhan Karang memberikan kebebasan bagi warganya untuk menentukan pilihan tanpa unsur paksaan. Dengan filosofi itu, tak usah heran bila jumlah incuputu Kasepuhan Karang terus menurun, dan barangkali karena itu, keberadaannya jarang diketahui meski jejak wilayahnya tidak lantas hilang begitu saja.

Dari sejarahnya, Kasepuhan Karang berasal dari turunan Bongbang. Bongbang memiliki arti pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat kampung. Versi lain menyebutkan bongbang adalah anu Ngaratuan [ratu] sehingga tanah Bongbang seperti Kasepuhan Karang disebut pula tanah ratu. Kampung Karang sering disebut sebagai bobojong bongbang dan warganya berasal dari Kampung Kosala [sekarang Lebak Sangka]. Komunitas ini bertugas menjaga dan memelihara situs Kosala [keramat], yang dianggap sebagai titipan [anu dititipkeun] para leluhur mereka.

Kata “bobojong” adalah fase atau proses cikal bakal terbentuknya kampung. Dan pengikut Kasepuhan disebut juga dengan incuputu yakni warga adat yang menjalankan serta mentaati aturan adat. Keberadaan incuputu tidak berbatas pada wilayah administratif dan tidak selalu harus tinggal di Kampung Karang. Sebaran incuputu di luar Kampung Karang terdapat pula di Kampung Cikadu, Cilunglum dan Cibangkala yang secara administratif masuk ke Desa Jagaraksa. Terdapat pula incuputu yang tinggal berbeda desa, kecamatan dan kabupaten.

Sampai dua tahun lalu, jumlah incuputu di Kasepuhan Karang tercatat sebanyak 450 orang. Jumlah ini didasarkan dari ritual seren taun [pesta panen] ketika incuputu diwajibkan untuk balik taun. Itu adalah . Dengan demikian, balik taun adalah bentuk ketaatan serta refleksi atas perjalanan hidup yang ditempuh dan yang akan dijalankan [nyoreang alam katukang, nyawang anu bakal datang.

Selain memiliki wilayah dan penduduk, Kasepuhan juga memiliki pemerintahan. Lembaga adat Kasepuhan Karang hingga saat ini dipimpin oleh kokolot atau olot dan dibantu oleh baris Kolot.Baris Kolot ini terdiri dari wakil kokolot yang bertugas mewakili Kasepuhan ketika berhubungan dengan pihak luar.

Pembantu adat lainnya adalah pangiwa yang bertugas menjaga ketertiban kampung serta memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ada pula ronda kokolot yang bertugas menjaga keamanan Imah gede atau rumah kasepuhan. Amil bertugas mengajarkan pemahaman agama, prosesi kematian dan pernikahan. Mabeurang/paraji bertugas melayani kelahiran. Bengkong bertugas melayani incuputu untuk khitanan, dan palawari bertugas mengatur dan melayani tamu pada saat hajatan atau kegiatan adat Kasepuhan.

Seperti masyarakat adat di tempat lain, warga adat Kasepuhan Karang juga memiliki aturan tersendiri mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah melindungi aub lembur kawasan   sumber mata air dan keramat karena sebagaian dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas menebang pohon atau memanfatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lain yang sakral adalah leuweung kolot/paniisan. Secara harfiah artinya tempat istirahat. Maknanya bisa tempat istirahat Kasepuhan atau mengistirahatkan kawasan dari kerusakan-kerusakan lingkungan mengingat kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang. Mereka menyebutnya sebagai “salamet ku peso, bersih ku cai,“ pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri.

Filosofi ini memiliki makna, warga Kasepuhan Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam keadaan apa pun. Apabila terjadi kesalahan, mereka bersegera membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, harus menitikberatkan pada keseimbangan. Apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam.

Untuk pengelolaan hutan, masyarakat Kasepuhan Karang membagi fungsi hutan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, leuweung kolot/paniisan yaitu hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah mata air. Hutan ini harus selalu terjaga keaslian dan kelestarianya, dan menjadi tanggung jawab anggota komunitas. Sesuai data peta partisipatif 2014, luas leuweung kolot/paniisan mencapai 2.101 hektare.

Kedua, leweung cawisan yaitu hutan atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan berkebun, bersawah dan pemukiman. Luasnya 4.176 hektare. Pada kategori ini, Kasepuhan Karang juga memiliki bentuk tata ruang yang ramah lingkungan. Hal itu tercermin dari istilah “gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan dan datar imahan“ yang menjadi panutan bersama dalam pengembangan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat Kasepuhan Karang. Istilah ini memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan lahan didasarkan pada kontur dan tingkat kemiringan tanah.

Ketiga, gunung kayuan yang menempatkan hutan sebagai hamparan lahan yang dipenuhi dengan aneka ragam kayu yang tidak boleh ditebang. Keempat, lamping awian yaitu lahan-lahan curam ditanam yang ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menahan longsor, dan tanaman yang menghasilkan air seperti beragam jenis bambu.

Kelima, lebak sawahan yaitu kontur di bawah atau di kaki gunung yang dimanfaatkan untuk sawah sebagai sumber pangan masyarakat. Keenam, legok balongan atau tempat penyimpanan air yang dimanfaatkan sebagai kolam. Ketujuh, datar imahan yaitu lahan yang datar yang tidak berbahaya yang dijadikan sebagai pemukiman.

Kasepuhan karang - disasterchannel1

Masyarakat Kasepuhan juga mengenal konsep kebun campuran atau agroforestry berupa hamparan kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman buah, kayu serta palawija. Luasnya 181,29 hektare.

Jenis Tanaman Buah kebun Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

NoJenis BuahPemanfaatanMasa Panen
1.DurianBuah & Bahan BangunanPertahun
2.DukuhBuah & Bahan BangunanPertahun, Panen Raya pertiga tahun
3.CengkehBuah & Kayu BakarPertahun
4.KopiBuahPertahun
5.RambutanBuah, Bahan Bangunan, Kayu BakarPertahun
6.MelinjoBuah & DaunPerbulan
7.ManggaBuah, Bahan Bangunan, Kayu BakarPertahun
8.BingluBuah & Bahan BangunanPertahun
9.ManggisBuahPertahun
10.KelapaBuah & Bahan BangunanSepanjang Tahun
11.NangkaBuah & Bahan BangunanPertiga Bulan
12.PeteBuah & Bahan BangunanPertahun
13.JengkolBuah & Bahan BangunanPertahun
14.ArenNira, Buah & Bahan BangunanHarian
15.PicungBuah & Bahan BangunanTahunan
16.RanduBuah & Bahan BangunannTahunan
17.KaretGetah, Kayu Bakar & Bahan bangunanHarian
18.ManiiBahan bangunan & Kayu BakarLima Tahunan
19.SengonBahan Bangunan & Kayu BakarLima Tahunan
20.LameBahan BangunanTujuh Tahunan
21.Huru BadakBahan BangunanSepuluh tahunan
22.PisangBuahBulanan
23.NanasBuahMingguan
24.BambuBahan bangunan, anyamanSesuai kebutuhan

Sumber: Catatan Lapang RMI, 2014

Semua tanaman yang dibudidayakan merupakan sumber mata pencaharian yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Ada pun tanaman buah yang tidak produktif dapat ditebang. Atau bila hendak menebang pohon yang tidak produktif, terlebih dahulu harus dilakukan penanaman. Untuk setiap satu pohon yang akan ditebang, harus diganti paling sedikit lima pohon.

Kebun menjadi andalan hidup masyarakat ada Kasepuhan Karang. Mereka mempunyai kebiasaan gadai tanaman kayu atau buah. Tapi gadai-menggadai pohon ini berbeda dengan pola gadai secara umum. Gadai pohon dilakukan dengan emas.

Pendapatan Hasil Kebun

NoJenis TanamanPriode PanenRata-rata Pendapatan per KK
1.KaretMingguan20 kg X @ 5000 = Rp. 1.000.000
2.PisangMingguan3 tandan X @ 20.000 = 60.000
3.KopiTahunan10 kg X @ 15.000 = 150.000
4.CengkehTahunan15 kg X @ 60.000 = 900.000
5.ManggisTahunan600 kg X @ 4.000 = 2.400.000
6.DukuhTahunan500 kg X @ 3.000 = 1.500.000

Sumber : Catatan Lapang RMI, 2014

Pada awalnya, mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kasepuhan adalah pertanian dengan cara berhuma [berladang]. Perubahan dari berladang ke pertanian sawah dipengaruhi oleh masuknya pemerintah Belanda, ketika memaksa penduduk menanam karet sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan untuk berladang. Pada era itu, masyarakat adat Kasepuhan Karang mengalami kesulitan untuk pemenuhan pangan sehingga sejak saat itu pertanian sawah menjadi kegiatan pertanian pokok. Luasnya kini mencapai 135,61 hektare dan setiap keluarga memiliki 2-3 lumbung padi [leuit]. Ada pun leuit kampung menjadi cengcelengan lembur [cadangan kampung] untuk kegiatan-kegiatan sosial [milik bersama] dan sebagai simbol bahwa mereka tidak menggantungkan kebutuhan padi dari luar.

Kasepuhan karang - disasterchannel

Secara tradisi kegiatan bersawah hanya diwajibkan sekali setahun. Melakukan penanaman yang kedua kali disebut ngebon [berkebun] karena dianggap sebagai penghasilan tambahan dan sifatnya tidak wajib bagi semua incuputu. Ada beberapa jenis padi lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang.

Konflik Adat

Konflik pengelolaan dan penguasaan antara negara dan masyarakat adat Kasepuhan Karang terjadi sejak Belanda menetapkan pegunungan Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada 1924-1934. Sejak saat itu mulai ada pembatasan akses masyarakat adat Kasepuhan terhadap kawasan hutannya.

Setelah Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung tersebut berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan [1963]. Pada masa ini Jawatan kehutanan memerintahkan masyarakat untuk menanam kayu di Blok Gunung Haruman, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas ngahuma [berladang]. Pada tahun 1978, sebagian wilayah cagar alam dialih fungsikan menjadi hutan produksi di bawah pengelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Masyarakat penggarap diperkenalkan pola kerjasama melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Mayarakat [PHBM]. Sebagai imbalan, warga diwajibkan membayar pajak inkonvensional sebesar 25%.

Beberapa tahun kemudian, status hutan produksi berubah menjadi areal konservasi [2003] di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak [BTNGHS] dengan luas areal mencapai 113.357 hektare. Perubahan status ini membawa dampak luar biasa: masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya.

Jika dilihat dari pola tata kuasa, tata kelola dan tata izin maka ada beberapa hal yang menyebabkan konflik-konflik tersebut.

Pertama, karena perbedaan dasar klaim terhadap kawasan hutan, dan ketidakjelasan fungsi serta tata batas di lapangan. Masyakat meyakini Gunung Kendeng atau Halimun Salak merupakan hutan yang dititipkan oleh para leluruh mereka untuk dijaga dan dilestarikan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan. Seperti yang diungkap oleh 250 Kepala Keluarga warga Kasepuhan Karang, mereka sudah mengelola wilayah Blok Gunung Haruman sebelum Indonesia merdeka.

Kedua, karena ketidaksinkronan penetapan zona/ruang antara masyarakat dan pihak lain, juga ketidakjelasan batas di lapangan. Sebagai contoh kasus, menurut masyarakat leuweung cawisan [hutan cadangan] telah dikelola dan digarap secara turun temurun dengan menjadikan kampung, sawah atau kebun. Namun negara memaknai aktivitas tersebut sebagai kegiatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penunjukkan kawasan konservasi di bawah pengelolaan BTNGHS, secara prinsip terjadi kesamaan semangat dalam pelestarian kawasan hutan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat. Pihak pengelola menggunakan alat legitimasi berupa zonasi di TNGHS, sedangkan masyarakat menggunakan alat legitimasi sejarah asal-usul dan tata ruang adat Kasepuhan Karang. Faktanya pembagian zona TNGHS berbeda dengan aturan adat Kasepuhan Karang yang diwujudkan dalam aturan pengelolaan ruang.

Contohnya Blok Gunung Haruman yang menurut keyakinan Kasepuhan Karang dikategorikan sebagai wilayah leuweung cawisan [cadangan] yang boleh dibuka untuk dimanfaatkan menjadi kebun kayu atau buah atau sawah. Sementara bagi Perum Perhutani [1978], kawasan itu hanya boleh ditanam pohon pinus. Ada pun bagi TNGHS [status penunjukkan di tahun 2003], Blok Gunung Haruman dan wilayah Kasepuhan lainnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang melarang segala aktivitas masyarakat.

Dengan menggunakan landasan hukum Permenhut No. P. 56/2006, TNGHS mulai menata ruang-ruang pengelolaannya dengan membagi ke dalam empat zona. Yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya [Zona Tradisional; Zona Rehabilitasi; Zona Religi, budaya dan sejarah; dan Zona Khusus]. Berdasarkan peta Tata Kuasa dan Tata Kelola [Gambar 1] Kasepuhan Karang, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang masuk ke dalam Zona Khusus, yaitu bagian dari taman nasional.

Sesungguhnya hal itu tak menjadi masalah bagi warga, tapi selama lahan garapan tersebut belum memiliki status yang legal antara masyarakat Kasepuhan Karang dengan pihak TNGHS tentang pengelolaan di Zona Khusus, masih besar kemungkinan warga Kasepuhan Karang akan terus dikategorikan sebagai penggarap illegal.

Peta Tata Kuasa dan Tata Kelola Kasepuhan Karang

 

Tantangan

Realitas yang terjadi di Kasepuhan Karang itu adalah contoh yang menyedihkan tentang bagaimana masyarakat adat terus semakin tersisih. Perlu komitmen dan keberpihakan pemerintah, khususnya pemeritah daerah untuk menghormati dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai hak bawaan. Mereka butuh jaminan hak hidup layak berdasarkan pada akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan pengakuan atas kedaulatan tanah sebagai modal dasar kehidupan.

Tantangan yang tak kalah penting adalah tantangan yang berasal dari internal masyarakat adat sendiri berupa perubahan pola pikir dan pola tindak yang terus berubah. Kebanggan atas identitas mulai luntur sehingga perlu dukungan untuk mengembalikan semangat dan kebanggaan pada warga adat Kasepuhan Karang.

Sebagian warga adat mulai luntur rasa memiliki dan kebanggaannya. Hutan-hutan pun semakin dipersempit untuk bisa diakses masyarakat Kasepuhan.

Kasepuhan Karang Remotes in the Land of Forefathers

A half of indigenous people had their sense of belonging and pride faded. The forests had been determined limited access or the people of Kasepuhan.

Many people do not aware about the presence of Kasepuhan Karang. Reside in Lebak, Banten; this community is believed to live since the Dutch era and has been moved out gradually. First, they stayed on Kosala then moved to Kampung Lebuh (in Cimarga district), then again to Kampung Sindangwangi (Muncang) to Kampung Bagu (Ciminyak), and the last stop is Kampung Karang of Jagakarsa village (desa). The last village later adheres to its name: Kasepuhan Karang.

Kasepuhan Karang is convinced to have another transfer, from Karang Village to Lebakpatat the “cawisan land” afterward it will move to Kosala and end to Jasinga region. The transfer was influenced by Islamic precept and based on the divine inspiration received by the elder. The process itself was held by the customary elder and customary march, while other inhabitants were bestowed a freedom to stay in the previous village. The elder or the march did not force the people to stay, because Kasepuhan Karang head toward the philosophy “ngaula karatu tumut kajaman” which means keeping up with centuries.

The philosophy brings a comprehension that Kasepuhan Karang gives a freedom for its people to choose briefly without giving them compulsion. No wonder the philosophy has caused the decrement of Kasepuhan Karang incuputu, and it does cause its residence was quite untraceable although the trace of the former area has not disappeared offhand.

According to its history, Kasepuhan Karang is originally the inheritance of Bongbang. Bongbang means royal troops who served to launch or build hamlets. Another story said bongbang was an anu Ngaratuan (the queen) which made Kasepuhan Karang defined as land of the queen. The community often called as bobojong bongbang and its inhabitants came from Kampung Kosala (now: Lebak Sangka). This community works to conserve and preserve Kosala site (sacred) which reputed as a gift (anu dititipkeun) entrusted by the ancestors.

The word “bobojong” means a phase or earlier process of village establishing. The followers of Kasepuhan reffered to incuputu which means indigenous people who perform and adhere the customary laws. Incuputu activation was not limited to the administrative regional and they were not obliged to stay in Karang Village. Dissemination of incuputu in the outer part of Karang Village including in Cikadu Village, Cilunglum and Cibalangka which administratively included in Jagakarsa Village. There are also incuputu who live in different villages, sub-district and even different regency.

To the last two years, Kasepuhan Karang incuputu who were registered up to 450 people. The number were based on seren taun ritual (harvest festival), it was the time when incuputu were obliged to balik taun; which was a term of the returning incuputu’s pride to live and the life that commonly known as hurip jeung hirup. Thereby, balik taun is a form of fidelity and reflection of the journey of life that have been left and that will be lived (nyoreang alam katukang, nyawang anu bakal dating).

Despite of owning a zone and inhabitants, Kasepuhan also runs an administration. A customary institution of Kasepuhan Karang has been running by the kokolot or olot and assisted by baris kolot. The representatives of kokolot who serve as to deputize Kasepuhan in public relation with external party named as Baris Kolot.

The other local servants are pangiwa who has a duty to watch over the law and order in the village and lead the local activities related to the government. Ronda kokolot assigns to guard the security around the residents of kasepuhan (imah gede). Amil serves to teach religious understanding, marriage and funeral procession. Mabeurang/paraji has a duty to take care of childbirth. Bengkong works on incuputu’s circumcisions, and palawari works in wedding or other Kasepuhan activities to organize and serving guests.

Like another society in other places, the indigenous people of Kasepuhan Karang also have their own rules to managing the natural resources. One of the rules is preserving aub lembur of wellspring sources and sacred area as half of these areas has been turned into interment. On these particular areas, the people are forbidden to log the trees or utilizing forestry products, in this case it is woods.

Another sacred area is leuweung kolot/paniisan, literally means the resting area but it can be defined as the conservation area of Kasepuhan or to preserve the area from environmental damage, considering this area is the water resources for the people in Karang Village. They referred it to “salamet ku peso, bersih ku cai”, the knife (peso/pisau) confers life and the water (cai/air) confers self-pureness.

This philosophy holds a purpose to remind the people of Kasepuhan Karang to always be in an exact condition and situation, appropriate, actual, harmonic and unpretentious in every kind of circumstances. If there were occurrence of wrongness, they will have to purify themselves and return to the suitability, asperity and simplicity of life, including in the context of management and utilization of natural capital/wealth. In other words, they assure that the nature preservation must emphasize the equilibrium, whether it has to be taken directly proportional with the feedback given to the nature.

For the forest management, the people of Kasepuhan Karang divide the function of the forest in several categories.

First, leuweung kolot/paniisan has a function as a wellspring area. This forest needs its genuineness and perpetuation to be conserved eternally and it also becomes the responsibility of the all members of the community. In accordance to participative data of 2014, the acreage of leuweung kolot/paniisan reached 2,101 hectares.

Second, leuweung cawisan is a forest or land that is being marked out for the importance of plantation, farming and residential area. It has 4,176 hectares landmass. In this category, Kasepuhan Karang formed as a spatial environmental friendly. It reflects from the terms “gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan and datar imahan” that become a mutual guide in living-space development and managerial-space of Kasepuhan Karang community. It concerns about the land management and utilization based on the contour and declivity level of the land.

Third, gunung kayuan which put the forest as rug area filled with variety of forbidden logging woods.

Fourth, lamping awian is sheer lands planted and planted by various species of plants that can restrain landslide, and plants that provide water such as multiple species of bamboo.

Fifth, lebak sawahan is a contour below or in the beneath the mountain that has a usage as rice fields for the people’s source of foods. The sixth is legok balongan or a water storage that is used as a pond. Seventh, datar imahan is an innocuous flat land which developed as residential area.

The people of Kasepuhan also familiar with compound plantation or agroforestry, it shows by the vast land of plantation contains variety species of fruits, woods and second crops with 181.29 ha size of the land.

Species of Fruits Plantation of Indigenous People in Kasepuhan Karang

NoFruit SpeciesUtilizationReaping Time
1.DurianFruit &  Building MaterialAnnual
2.Dukuh (lanzones)Fruit &  Building MaterialAnnual, Great Reaping Day  per three years
3.Cengkeh (cloves)Fruit & FirewoodAnnual
4.Kopi (coffee)FruitAnnual
5.RambutanFruit, Building Material, FirewodAnnual
6.Melinjo (Gnetum gnemon)Fruit & LeafAnnual
7.Mangga(mango)Fruit, Building Material, FirewodAnnual
8.Binglu (Mangifera kemanga)Fruit &  Building MaterialAnnual
9.Manggis (mangosteen)FruitAnnual
10.Kelapa (coconut)Fruit &  Building MaterialYear around
11.Nangka (jackfruit)Fruit &  Building MaterialPer three months
12.Pete (Parkia speciosa)Fruit &  Building MaterialAnnual
13.Jengkol (dogfruit)Fruit &  Building MaterialAnnual
14.Aren (sugar palm)Nira (sap), Fruit & Building MaterialDaily
15.

Picung (Pangium edule)

Fruit &  Building MaterialAnnual
16.Randu (Ceiba pentandra)Fruit &  Building MaterialAnnual
17.Karet (rubber)Sap, Firewood  & Building MaterialDaily
18.Manii (Maesopsis eminii Engl.)Building Material & FirewodOnce per five years
19.Sengon (Albizia chinensis)Building Material & FirewodOnce per five years
20.Lame (Alstonia scholaris)Building MaterialOnce per seven years years
21.Huru BadakBuilding MaterialOnce per ten years
22.Pisang (banana)FruitMonthly
23.Nanas (pineapple)FruitWeekly
24.Bambu (bamboo)Building Material, Cane WorkBased on the needs

 

Source: Field Report of RMI, 2014.

All cultivated plants are the main source of living; daily, weekly, monthly and annually. Non-productive fruit plants are available to be logged. If one wants to log a non-productive tree then he needs to cultivate a new one, five trees are the minimum replacement for one logged tree.

Plantation has become a reliability of living for the people of Kasepuhan Karang. They have a unique tradition of fruits or woods pawning. But this pawning of trees is very different from the original pawn. Gold is the cost to pay the tree pawning.

Plantation crops benefits

NoSpecies of PlantsHarvesting PeriodAvarage Income (per Household)
1.RubberWeekly20 kg X @ 5000 =  Rp. 1.000.000
2.BananaWeekly3 tandan  X @ 20.000 = 60.000
3.CoffeeYearly10 kg X @ 15.000 = 150.000
4.CloveYearly15 kg  X @ 60.000 = 900.000
5.MangosteenYearly600 kg X @ 4.000 = 2.400.000
6.LanzonesYearly500 kg X @ 3.000 = 1.500.000

Source: Field Report of RMI, 2014

In the beginning, half of Kasepuhan people got their main income from agriculture by dry field cultivation (rice field?). The shifting from dry field cultivation to rice field cultivation was influenced by the government of Netherlands, they used to force the native to cultivate rubber plantation so that the people could not use their field to cultivate dry plantation. In that era, indigenous people of Kasepuhan Karang faced a lot of food fulfillment difficulties, by that time, rice field cultivation become the main agricultural activity. The range of the land has now reached 135.61 hectares and every family owns 2-3 barns (leuit). Leuit owned by the village becomes cengcelengan lembur (reserve for the whole village) to support social events (public property) and as a symbol that the people will not depend on rice from the outside.

Traditionally, farming is used to be an annual obligatory. The second plantation in the same year will be referred as ngebon (planting) for the non-compulsive plantation for incuputu and only for additional income. There are multiple species of rice cultivated by the indigenous community of Kasepuhan Karang.

Customary Issues

Managerial and governance conflicts between the country and indigenous community of Kasepuhan Karang has been occurred since the Dutch determined Halimun mountainous as protected forest in 1924-1934. Since then, limited access for Kasepuhan community toward the forest area was applied.

After the independence of Indonesia, the protected forest changed its status to wild life conservation under management of Forestry Agency (1963). In this period, the agency ordered the people to plant trees on Haruman Mountain Site, it caused the people stop their agricultural activity (ngahuma). In 1978, a half of conservation area was shifted to production forest under management of Perum Perhutani Unit II West Java. The people who used to farming were introduced to cooperate system through Forest Managerial with People (PHBM) program. As a return, the people must pay 25% for unconventional tax.

Several years later, the status changed into conservatory area (2003) under management of Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) with the total acreage of 113.357 hectares. The change brought a significant impact: the people were forbidden to access their customary forest.

If we learn from the governance system, management and permission, some things were meant to start the conflicts.

First, the dissimilar claim on forest area and the vagueness of function and boundary in the field. The people believe Kendeng Mountain or Halimun Salak as an entrusted forest inherited by their ancestors to be protected and preserved for the sustainable source of living. As revealed by 250 patriarchies in Kasepuhan Karang, they have been managing Haruman Mountain Site area long before the independence of Indonesia.

Second, asynchronous zone/space agreement between the people and another party and imprecise boundaries in the field. As a sample, according to the native, leuweung cawisan (reserve forest) has been utilized and farmed out hereditary to build a village, rice field or plantation. But the state interpreted this activity as illegal activity due to the misuse of prescript function.

In the election context, the conservatory area was under management of BTNGHS, there was a mutual spirit between the management of national park and the people in sustaining forest area. The management use zonation in TNGHS as legitimated tool while the people use the history of origin and customary layout of Kasepuhan Karang as legitimated tool. The fact shows that TNGHS zone allotment is totally different with the customary laws mentioned on the rules of space managerial.

For example, according to the conviction of Kasepuhan Karang, Haruman Mountain Site was categorized as leuweung cawisan (reserve) area that is available to be used as woods or fruits plantation or rice field. On the contrary, Perum Perhutani (1978) only allowed the area to be cultivated by pine trees. For TNGHS (election status in 2003), Haruman Mountain Site and other parts of Kasepuhan were stated as conservation areas that forbid any kind of human activities.

By using Permenhut Number P. 56/2006 as a ground law, TNGHS started to manage its managerial space by dividing into four zones; Core Zone, Jungle Zone, Utilization Zone, and Other Zones (Traditional Zone; Rehabilitation Zone; Religious, Cultural and Historical Zone; and Special Zone).  Based on the Governance and Management maps (Picture 1) of Kasepuhan Karang , almost 50% Kasepuhan Karang region is determined to Special Zone, as a part of National Park.

This is certainly not what matters for the people, but as long as the farming land has not get a legal status between Kasepuhan Karang community and the TNGHS management regarding the managerial in Special Zone, there is a huge possibility for the people to be categorized as illegal farmers.

Governance and Management maps of Kasepuhan Karang

The Challenges

The reality that exists in Kasepuhan Karang is a miserable sample on how indigenous people become more isolated. It needs a commitment and a take part of the government, specifically the local government to appreciate and acknowledge customary rights of the indigenous people as innate rights. They need a guarantee to live in a suitable way that depends on access and control to the natural resources and acknowledgement of land sovereignty as a foundation of life capital.

Another crucial challenge is an internal challenge comes from the indigenous people themselves, apparently the alteration of mind and action changed gradually. They start to lose their pride. It needs a support to return the spirit and pride for Kasepuhan Karang indigenous community.

Related Projects