Sebagian warga adat mulai luntur rasa memiliki dan kebanggaannya. Hutan-hutan pun semakin dipersempit untuk bisa diakses masyarakat Kasepuhan.

TIDAK banyak yang tahu keberadaan Kasepuhan Karang Banten yang mulai terasing. Berada di Lebak, Banten; komunitas adat ini dipercaya sudah ada sejak zaman Belanda, dan beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Semula ada di Kosala. Lalu pindah ke Kampung Lebuh [berada di Kecamatan Cimarga], pindah lagi ke Kampung Sindangwangi [Muncang ], ke Kampung Bagu [Ciminyak], dan terakhir ke Kampung Karang Desa Jagaraksa. Kampung terakhir itulah, yang kemudian melekat pada namanya: Kasepuhan Karang.

Tapi Kasepuhan Karang diyakini akan kembali berpindah, dari Kampung Karang ke lahan cawisan yaitu Lebakpatat, lalu ke Kosala dan berakhir di wilayah Jasinga. Perpindahan ini dipengaruhi ajaran Islam dan didasarkan pada wangsit yang diterima oleh kokolot. Prosesnya dilakukan oleh kokolot adat dan baris kolot [pemangku adat], sedangkan warga diberikan keleluasaan untuk menetap tinggal dikampung yang telah didiami sebelumnya. Tidak ada pemaksaan dari kokolot adat maupun baris kolot. Kasepuhan Karang memegang teguh filosofi “ngaula ka ratu tumut ka jaman” yang berarti mengikuti dinamika perubahan zaman.

Filosofi itu memberikan pemahaman bahwa Kasepuhan Karang memberikan kebebasan bagi warganya untuk menentukan pilihan tanpa unsur paksaan. Dengan filosofi itu, tak usah heran bila jumlah incuputu Kasepuhan Karang terus menurun, dan barangkali karena itu, keberadaannya jarang diketahui meski jejak wilayahnya tidak lantas hilang begitu saja.

Dari sejarahnya, Kasepuhan Karang berasal dari turunan Bongbang. Bongbang memiliki arti pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat kampung. Versi lain menyebutkan bongbang adalah anu Ngaratuan [ratu] sehingga tanah Bongbang seperti Kasepuhan Karang disebut pula tanah ratu. Kampung Karang sering disebut sebagai bobojong bongbang dan warganya berasal dari Kampung Kosala [sekarang Lebak Sangka]. Komunitas ini bertugas menjaga dan memelihara situs Kosala [keramat], yang dianggap sebagai titipan [anu dititipkeun] para leluhur mereka.

Kata “bobojong” adalah fase atau proses cikal bakal terbentuknya kampung. Dan pengikut Kasepuhan disebut juga dengan incuputu yakni warga adat yang menjalankan serta mentaati aturan adat. Keberadaan incuputu tidak berbatas pada wilayah administratif dan tidak selalu harus tinggal di Kampung Karang. Sebaran incuputu di luar Kampung Karang terdapat pula di Kampung Cikadu, Cilunglum dan Cibangkala yang secara administratif masuk ke Desa Jagaraksa. Terdapat pula incuputu yang tinggal berbeda desa, kecamatan dan kabupaten.

Sampai dua tahun lalu, jumlah incuputu di Kasepuhan Karang tercatat sebanyak 450 orang. Jumlah ini didasarkan dari ritual seren taun [pesta panen] ketika incuputu diwajibkan untuk balik taun. Itu adalah . Dengan demikian, balik taun adalah bentuk ketaatan serta refleksi atas perjalanan hidup yang ditempuh dan yang akan dijalankan [nyoreang alam katukang, nyawang anu bakal datang.

Selain memiliki wilayah dan penduduk, Kasepuhan juga memiliki pemerintahan. Lembaga adat Kasepuhan Karang hingga saat ini dipimpin oleh kokolot atau olot dan dibantu oleh baris Kolot.Baris Kolot ini terdiri dari wakil kokolot yang bertugas mewakili Kasepuhan ketika berhubungan dengan pihak luar.

Pembantu adat lainnya adalah pangiwa yang bertugas menjaga ketertiban kampung serta memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ada pula ronda kokolot yang bertugas menjaga keamanan Imah gede atau rumah kasepuhan. Amil bertugas mengajarkan pemahaman agama, prosesi kematian dan pernikahan. Mabeurang/paraji bertugas melayani kelahiran. Bengkong bertugas melayani incuputu untuk khitanan, dan palawari bertugas mengatur dan melayani tamu pada saat hajatan atau kegiatan adat Kasepuhan.

Seperti masyarakat adat di tempat lain, warga adat Kasepuhan Karang juga memiliki aturan tersendiri mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah melindungi aub lembur kawasan   sumber mata air dan keramat karena sebagaian dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas menebang pohon atau memanfatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lain yang sakral adalah leuweung kolot/paniisan. Secara harfiah artinya tempat istirahat. Maknanya bisa tempat istirahat Kasepuhan atau mengistirahatkan kawasan dari kerusakan-kerusakan lingkungan mengingat kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang. Mereka menyebutnya sebagai “salamet ku peso, bersih ku cai,“ pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri.

Filosofi ini memiliki makna, warga Kasepuhan Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam keadaan apa pun. Apabila terjadi kesalahan, mereka bersegera membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, harus menitikberatkan pada keseimbangan. Apa yang diambil harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam.

Untuk pengelolaan hutan, masyarakat Kasepuhan Karang membagi fungsi hutan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, leuweung kolot/paniisan yaitu hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah mata air. Hutan ini harus selalu terjaga keaslian dan kelestarianya, dan menjadi tanggung jawab anggota komunitas. Sesuai data peta partisipatif 2014, luas leuweung kolot/paniisan mencapai 2.101 hektare.

Kedua, leweung cawisan yaitu hutan atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan berkebun, bersawah dan pemukiman. Luasnya 4.176 hektare. Pada kategori ini, Kasepuhan Karang juga memiliki bentuk tata ruang yang ramah lingkungan. Hal itu tercermin dari istilah “gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan dan datar imahan“ yang menjadi panutan bersama dalam pengembangan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat Kasepuhan Karang. Istilah ini memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan lahan didasarkan pada kontur dan tingkat kemiringan tanah.

Ketiga, gunung kayuan yang menempatkan hutan sebagai hamparan lahan yang dipenuhi dengan aneka ragam kayu yang tidak boleh ditebang. Keempat, lamping awian yaitu lahan-lahan curam ditanam yang ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menahan longsor, dan tanaman yang menghasilkan air seperti beragam jenis bambu.

Kelima, lebak sawahan yaitu kontur di bawah atau di kaki gunung yang dimanfaatkan untuk sawah sebagai sumber pangan masyarakat. Keenam, legok balongan atau tempat penyimpanan air yang dimanfaatkan sebagai kolam. Ketujuh, datar imahan yaitu lahan yang datar yang tidak berbahaya yang dijadikan sebagai pemukiman.

Kasepuhan karang - disasterchannel1

Masyarakat Kasepuhan juga mengenal konsep kebun campuran atau agroforestry berupa hamparan kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman buah, kayu serta palawija. Luasnya 181,29 hektare.

Jenis Tanaman Buah kebun Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

No Jenis Buah Pemanfaatan Masa Panen
1. Durian Buah & Bahan Bangunan Pertahun
2. Dukuh Buah & Bahan Bangunan Pertahun, Panen Raya pertiga tahun
3. Cengkeh Buah & Kayu Bakar Pertahun
4. Kopi Buah Pertahun
5. Rambutan Buah, Bahan Bangunan, Kayu Bakar Pertahun
6. Melinjo Buah & Daun Perbulan
7. Mangga Buah, Bahan Bangunan, Kayu Bakar Pertahun
8. Binglu Buah & Bahan Bangunan Pertahun
9. Manggis Buah Pertahun
10. Kelapa Buah & Bahan Bangunan Sepanjang Tahun
11. Nangka Buah & Bahan Bangunan Pertiga Bulan
12. Pete Buah & Bahan Bangunan Pertahun
13. Jengkol Buah & Bahan Bangunan Pertahun
14. Aren Nira, Buah & Bahan Bangunan Harian
15. Picung Buah & Bahan Bangunan Tahunan
16. Randu Buah & Bahan Bangunann Tahunan
17. Karet Getah, Kayu Bakar & Bahan bangunan Harian
18. Manii Bahan bangunan & Kayu Bakar Lima Tahunan
19. Sengon Bahan Bangunan & Kayu Bakar Lima Tahunan
20. Lame Bahan Bangunan Tujuh Tahunan
21. Huru Badak Bahan Bangunan Sepuluh tahunan
22. Pisang Buah Bulanan
23. Nanas Buah Mingguan
24. Bambu Bahan bangunan, anyaman Sesuai kebutuhan

Sumber: Catatan Lapang RMI, 2014

Semua tanaman yang dibudidayakan merupakan sumber mata pencaharian yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Ada pun tanaman buah yang tidak produktif dapat ditebang. Atau bila hendak menebang pohon yang tidak produktif, terlebih dahulu harus dilakukan penanaman. Untuk setiap satu pohon yang akan ditebang, harus diganti paling sedikit lima pohon.

Kebun menjadi andalan hidup masyarakat ada Kasepuhan Karang. Mereka mempunyai kebiasaan gadai tanaman kayu atau buah. Tapi gadai-menggadai pohon ini berbeda dengan pola gadai secara umum. Gadai pohon dilakukan dengan emas.

Pendapatan Hasil Kebun

No Jenis Tanaman Priode Panen Rata-rata Pendapatan per KK
1. Karet Mingguan 20 kg X @ 5000 = Rp. 1.000.000
2. Pisang Mingguan 3 tandan X @ 20.000 = 60.000
3. Kopi Tahunan 10 kg X @ 15.000 = 150.000
4. Cengkeh Tahunan 15 kg X @ 60.000 = 900.000
5. Manggis Tahunan 600 kg X @ 4.000 = 2.400.000
6. Dukuh Tahunan 500 kg X @ 3.000 = 1.500.000

Sumber : Catatan Lapang RMI, 2014

Pada awalnya, mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kasepuhan adalah pertanian dengan cara berhuma [berladang]. Perubahan dari berladang ke pertanian sawah dipengaruhi oleh masuknya pemerintah Belanda, ketika memaksa penduduk menanam karet sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan untuk berladang. Pada era itu, masyarakat adat Kasepuhan Karang mengalami kesulitan untuk pemenuhan pangan sehingga sejak saat itu pertanian sawah menjadi kegiatan pertanian pokok. Luasnya kini mencapai 135,61 hektare dan setiap keluarga memiliki 2-3 lumbung padi [leuit]. Ada pun leuit kampung menjadi cengcelengan lembur [cadangan kampung] untuk kegiatan-kegiatan sosial [milik bersama] dan sebagai simbol bahwa mereka tidak menggantungkan kebutuhan padi dari luar.

Kasepuhan karang - disasterchannel

Secara tradisi kegiatan bersawah hanya diwajibkan sekali setahun. Melakukan penanaman yang kedua kali disebut ngebon [berkebun] karena dianggap sebagai penghasilan tambahan dan sifatnya tidak wajib bagi semua incuputu. Ada beberapa jenis padi lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang.

Konflik Adat

Konflik pengelolaan dan penguasaan antara negara dan masyarakat adat Kasepuhan Karang terjadi sejak Belanda menetapkan pegunungan Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada 1924-1934. Sejak saat itu mulai ada pembatasan akses masyarakat adat Kasepuhan terhadap kawasan hutannya.

Setelah Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung tersebut berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan [1963]. Pada masa ini Jawatan kehutanan memerintahkan masyarakat untuk menanam kayu di Blok Gunung Haruman, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas ngahuma [berladang]. Pada tahun 1978, sebagian wilayah cagar alam dialih fungsikan menjadi hutan produksi di bawah pengelola Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Masyarakat penggarap diperkenalkan pola kerjasama melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Mayarakat [PHBM]. Sebagai imbalan, warga diwajibkan membayar pajak inkonvensional sebesar 25%.

Beberapa tahun kemudian, status hutan produksi berubah menjadi areal konservasi [2003] di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak [BTNGHS] dengan luas areal mencapai 113.357 hektare. Perubahan status ini membawa dampak luar biasa: masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya.

Jika dilihat dari pola tata kuasa, tata kelola dan tata izin maka ada beberapa hal yang menyebabkan konflik-konflik tersebut.

Pertama, karena perbedaan dasar klaim terhadap kawasan hutan, dan ketidakjelasan fungsi serta tata batas di lapangan. Masyakat meyakini Gunung Kendeng atau Halimun Salak merupakan hutan yang dititipkan oleh para leluruh mereka untuk dijaga dan dilestarikan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan. Seperti yang diungkap oleh 250 Kepala Keluarga warga Kasepuhan Karang, mereka sudah mengelola wilayah Blok Gunung Haruman sebelum Indonesia merdeka.

Kedua, karena ketidaksinkronan penetapan zona/ruang antara masyarakat dan pihak lain, juga ketidakjelasan batas di lapangan. Sebagai contoh kasus, menurut masyarakat leuweung cawisan [hutan cadangan] telah dikelola dan digarap secara turun temurun dengan menjadikan kampung, sawah atau kebun. Namun negara memaknai aktivitas tersebut sebagai kegiatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penunjukkan kawasan konservasi di bawah pengelolaan BTNGHS, secara prinsip terjadi kesamaan semangat dalam pelestarian kawasan hutan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat. Pihak pengelola menggunakan alat legitimasi berupa zonasi di TNGHS, sedangkan masyarakat menggunakan alat legitimasi sejarah asal-usul dan tata ruang adat Kasepuhan Karang. Faktanya pembagian zona TNGHS berbeda dengan aturan adat Kasepuhan Karang yang diwujudkan dalam aturan pengelolaan ruang.

Contohnya Blok Gunung Haruman yang menurut keyakinan Kasepuhan Karang dikategorikan sebagai wilayah leuweung cawisan [cadangan] yang boleh dibuka untuk dimanfaatkan menjadi kebun kayu atau buah atau sawah. Sementara bagi Perum Perhutani [1978], kawasan itu hanya boleh ditanam pohon pinus. Ada pun bagi TNGHS [status penunjukkan di tahun 2003], Blok Gunung Haruman dan wilayah Kasepuhan lainnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang melarang segala aktivitas masyarakat.

Dengan menggunakan landasan hukum Permenhut No. P. 56/2006, TNGHS mulai menata ruang-ruang pengelolaannya dengan membagi ke dalam empat zona. Yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya [Zona Tradisional; Zona Rehabilitasi; Zona Religi, budaya dan sejarah; dan Zona Khusus]. Berdasarkan peta Tata Kuasa dan Tata Kelola [Gambar 1] Kasepuhan Karang, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang masuk ke dalam Zona Khusus, yaitu bagian dari taman nasional.

Sesungguhnya hal itu tak menjadi masalah bagi warga, tapi selama lahan garapan tersebut belum memiliki status yang legal antara masyarakat Kasepuhan Karang dengan pihak TNGHS tentang pengelolaan di Zona Khusus, masih besar kemungkinan warga Kasepuhan Karang akan terus dikategorikan sebagai penggarap illegal.

Peta Tata Kuasa dan Tata Kelola Kasepuhan Karang

 

Tantangan

Realitas yang terjadi di Kasepuhan Karang itu adalah contoh yang menyedihkan tentang bagaimana masyarakat adat terus semakin tersisih. Perlu komitmen dan keberpihakan pemerintah, khususnya pemeritah daerah untuk menghormati dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai hak bawaan. Mereka butuh jaminan hak hidup layak berdasarkan pada akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan pengakuan atas kedaulatan tanah sebagai modal dasar kehidupan.

Tantangan yang tak kalah penting adalah tantangan yang berasal dari internal masyarakat adat sendiri berupa perubahan pola pikir dan pola tindak yang terus berubah. Kebanggan atas identitas mulai luntur sehingga perlu dukungan untuk mengembalikan semangat dan kebanggaan pada warga adat Kasepuhan Karang.

Related Projects