Inilah Tana’ Ulen Masyarakat Adat Dayak Kenyah

 

Sekarang Tana’ Ulen adalah hutan kami bersama. Kami menjaga, merawat dan melindunginya.

TIDAK ada orang Dayak tanpa hutan. Pemanfaatan hutan karena itu merupakan salah satu ciri yang mengakar dalam kehidupan, kebudayaan dan adat istiadat suku Dayak sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Dayak Kenyah misalnya, mengenal konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam lewat tana’ ulen. Tana’ artinya tanah, ulen artinya dibebankan hak, milik . Dalam pengertian sempit, tana’ ulen adalah istilah untuk menyebut sesuatu yang telah dianggap sebagai milik, atau telah dikuasai dan pemanfaatan dan akses terbatas, dan dijadikan simpanan,. Secara luas, pengertian tana’ ulen adalah kawasan hutan yang dijadikan milik dan hutan lindung adat, dan pengelolaan dan pemanfaatannya juga diatur secara bersama agar agar tetap lestari untuk generasi sekang dan mendatang.

Tana ulen biasanya berupa areal hutan yang kaya akan sumber daya alam seperti rotan (Calamus spp), sang (Licuala sp), kayu bangunan, ikan dan binatang buruan. Semuanya adalah sumber daya alam dengan nilai ekonomi dan manfaat tinggi untuk masyarakat. Dari cerita lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi, munculnya tana’ ulen sebagai praktek pengelolaan hutan dalam masyarakat Dayak Kenyah berkaitan dengan adat istiadat dan kekuasaan kaum bangsawan (paren). Desa-desa dan kaum bangsawan di misalnya daerah sungai Bahau dan sungai Pujungan pada zaman dulu selalu memiliki daerah atau menyisihkan suatu areal di dalam wilayah desanya sebagai tana’ ulen.

Asal mula terbentuknya dilatarbelakangi keinginan pemimpin suatu suku atau kepala adat, atau keinginan warga masyarakat secara bersama-sama untuk memiliki areal cadangan yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kaum bangsawan dan keluarganya. Kepentingan yang bersifat umum dan kepentingan keluarga kaum bangsawan dapat berupa acara perkawinan, kematian, keramaian, kedatangan tamu-tamu di desa dan sebagainya.

Zaman dulu, penetapan tana’ ulen oleh penguasa atau oleh masyarakat adat suku Dayak Kenyah di daerah sungai Bahau dan Pujungan tidak terjadi dengan sendirinya. Keberadaannya selalu berkaitan dengan kekuatan adat dan potensi yang dimiliki suatu kawasan yang akan ditetapkan sebagai tana’ ulen. Kawasan yang kemudian didaku sebagai tana’ ulen biasanya memiliki keunggulan potensi hasil hutan dan satwa yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Peruntukannya juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kawasan hutan primer (mba’) yang ada dalam tana’ ulen memiliki peranan bagi masyarakat atau pemiliknya untuk kebutuhan hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, ketipai, lebah madu, bahan bangunan dan sebagainya, termasuk kepentingan pemenuhan keperluan berburu. Sedangkan kawasan sungai yang termasuk dalam areal tana’ ulen untuk keperluan kebutuhan ikan dan hasil sungai lainnya.

 

Tana Ulen berfungsi sebagai hutan 'lumbung' bagi Suku Dayak Kenyah, artinya hanya boleh diakses saat sumberdaya di komunitas sudah terbatas atau adanya kepentingan lain yang mendesak.

Tana Ulen as a ‘forest barn’ of Indigenous People from Dayak Kenyah, it means the forest is only accessible when the community has to face lack of resources of other urgent matters.

Dari sejarahnya, Desa Long Alango, yang mayoritas terdiri dari sub suku Dayak Kenyah dari Lepo’ Ma’ut adalah desa pindahan dari Long Kemuat pada tahun 1957 yang pada masa itu dipimpin oleh Kepala Adat Besar Apuy Njau. Selain disebabkan keinginan untuk lebih mempermudah transportasi ke bagian hilir Giram Kerabang yang sangat berbahaya, perpindahan itu juga karena keinginan masyarakat untuk mendekati kawasan yang lebih baik untuk membuka lahan ladang dan sawah. Untuk mengatur pemanfaatan hutan itulah, kepala adat besar kemudian menetapkan tana’ ulen. Kawasan yang ditetapkan saat itu adalah Sungai Nggeng Biu’, cabang Sungai Bahau. Mulanya kawasan ini berada dalam kekuasaan kepala adat besar, yang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin darinya.

Secara umum, tana ulen tidak boleh dibuka untuk ladang. Luasnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 12.000 hektare. Tana ulen Sungai Nggeng bahkan mencapai 11.000 hektare. Kawasan yang berada di ketinggian 400- 1.500 meter ini sangat bagus untuk berburu. Di dalamnya ada banyak kayu bangunan, selain banyak hasil hutan non-kayu. Kawasan ini juga penting karena sejarah masyarakat adat dan terdapat banyak kuburan batu, bukti bahwa daerah ini telah dihuni dan dikuasai oleh nenek moyang mereka selama lebih 400 tahun.

Tana’ ulen mempunyai manfaat ganda bagi masyarakat Dayak Kenyah. Konsepnya sebagai areal (simpananagi kepentingan bersama seperti acara di desa dan tidak dibuka untuk pertanian atau eksploitasi mempunyai nilai strategis bagi kepentingan masyarakat sesuai ketergantungan mereka dengan hasil hutan dan alam lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal-hal tertentu, ketika hasil hutan sulit didapat di daerah lain, tana’ ulen dapat berfungsi sebagai ‘lumbung’ desa. Potensi hutan yang ada dalam kawasan, paling tidak akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat baik secara ekonomi atau sosial untuk menunjang eksistensi masyarakat adat Dayak Kenyah. .

Singkat kata, tana ulen merupakan kawasan terbatas, hutan lindung dalam wilayah adat yang tidak terpisahkan dari wilayah itu sendiri, dan dari tradisi dan budaya masyarakatnya.. Mengapa tana ulen penting bagi masyarakat Dayak Kenyah?

Dulu, adat dan kepercayaan mereka menuntut pelaksanaan upacara sepanjang tahun untuk merayakan siklus pertanian atau silkus kehidupan,, atau pulangnya pasukan perang atau orang yang pergi merantau. Kepala adat punya tanggung jawan sebagai tuan rumah atas pelayanan bagi semua pengunjung atau tamu. Kepala adat juga harus menyiapkan makanan untuk masyarakat yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Dia juga harus memastikan makanan yang tersedia cukup untuk semua tamu, terutama ikan dan daging. Dari kebiasaan semacam itulah, muncul tana’ ulen.

Hal itu sesuai dengan prinsip pengelolaan wilayah masyarakat Dayak Kenyah yang lestari dan memanfaatkan hasil hutan sesuai keperluan. Dengan tana’ Ulen maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, teratur dan berdasarkan peraturan adat. Tergantung pada sumber daya alam, aturanmenetapkan kuota hasil hutan tertentu, atau masa yang boleh panen (‘buka ulen’), atau cara memanen yang harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Lewat tatacara inilah, diharapkan konservasi kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Agar pengaturan pengelolaan hasil hutan dan pengelolaan tana’ ulen bisa maksimal, ada peraturan yang disepakati melalui musyawarah dan sekarang dibuat secara tertulis.

Begitu juga dengan masa untuk berburu atau mengambil ikan atau hasil hutan harus ada izin. Mereka yang melanggar aturan tana ulen akan didenda uang atau barang seperti parang atau gong. Belum lama ini, seorang harus membayar denda sebesar Rp 1 juta kepada lembaga adat karena menebang pohon kayu di tana ulen. .

 

Sekarang, tanggung jawab atas pengelolaan tana ulen telah dialihkan kepada lembaga adat. Bersama masyarakat, Kepala adat dan lembaga adat mengelola tana ulen berdasrkan peraturan adat. Pola penguasaan kawasan tana ulen kemudian bukan lagi milik bangsawan melainkan di bawah kekuasaan kolektif lembaga adat untuk kepentingan bersama. Tapi Kepala adat masih seorang paren atau bangsawan, atau pewaris keluarga bangsawan pemilik tana ulen sebelumnya.

 

Pada tahun 1991, WWF Indonesia untuk kali pertama tiba di Hulu Bahau dan membahas rencana membangun Stasiun Penelitian Hutan Tropis di Hulu Bahau (Lalut Birai). sebagai upaya membantu konservasi hutan tropis di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kepala adat besar mengusulkan, agar stasiun dibangun di Sungai Nggeng dengan syarat harus sesuai peraturan adat, prinsip dan praktek konservasi di tana ulen. Stasiun itu kemudian dibangun oleh WWF di dekat anak sungai kecil (Lalut Birai) dan menjadi pusat kegiatan penelitian dan survei hutan selama 10 tahun, sebelum pengelolaan stasiun tersebut dialihkan kepada komunitas pada tahun 2007.

Dalam perkembangannya, warga Long Alango mendirikan Badan Pengurus Tana’ Ulen disingkat BPTU. Badan ini berfungsi menguatkan perlindungan dan pengelolaan tana ulen, dan membantu lembaga adat. Tugas BPTU antara lain mengatur pengkunjung termasuk peneliti dan mahasiswi/mahasiswa yang datang ke Lalut Birai, dan menetapkan ongkos untuk masa penelitian di kawasan tana ulen. Ongkos itu menjadi dana desa yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Pada tahun 2011, BPTU telah diakui dengan peraturan desa Long Alango sebagai pengelola tana ulen atas nama masyarakat adat.

Untuk waktu mendatang, pemuda adat berencana mendirikan organisasi pemuda untuk membela hak adat dan pengakuan terhadap tana ulen. Proses pemetaan ulang wilayah adat yang sedang berlangsung juga menjadi bagian dari proses percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat termasuk tana ulen di Malinau. Itu sesuai mandat dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi No, 35, dan implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

 

Tana’ Ulen: The forest owned by Indigenous People of Dayak Kenyah

Now, Tana’ Ulen has become our communal forest. We protect, we preserve and we secure this land.

The people of Dayak have never been living without forest. They generally live alongside the forest. Forest utilization is one of characteristics that grow in the life, the culture, and the custom of Dayak tribe far since the era of their ancestor. The people of Dayak Kenyah for instance, who perceive conservation and natural resources utilization through tana’ ulen. Tana’ means a land, ulen means the responsibility for property/ ownership. In a petty interpretation, tana’ ulen is a term to called something that acknowledged as a property, or something that has been authorized and utilized and limited access, and converted to assets. Broadly, tana’ ulen is a forest area which reorganize as a local property and protected forest where its management and utilization collectively arranged, so that it will be sustained for the current and future generations.

Tana’ ulen is commonly a forest area rich in natural resources like rattan (Calamus spp), sang (Licuala sp), hardwoods, fish and preys. These natural resources provide economic values with high profit for the people. From the inherited oral stories, tana’ ulen was formed as a forest management activity in Dayak Kenyah related to the local custom and the power of nobility (paren). In the days of yore, villages and the nobles in, such as Bahau river area and Pujungan river have always owned a land or set aside a land in their areas for tana’ ulen.

Its provenience was grounded in aspirations of the tribal leader or head of custom, or the mutual interest of the people to own a spare area which can be utilized anytime for a certain interests, including in behalf of the noble and their family. General interests or the nobility’s interest, namely a wedding party, funeral, party, guests’ arrival the village, etc.

In the past, the arrangement of tana’ ulen by the authority or the indigenous people of Dayak Kenyah around Bahau river and Pujungan river was not conducted offhanded. Its existence has always related to the power of local customs and regional potential which would be determined as tana’ ulen. An area which elected as tana’ ulen generally has superior potency of forest’s crops and beneficial wildlife for the people’s interests. The various allotment is based on the society’s requirement and development.

For the people or the owner of primary forest (mba’) in tana’ ulen, mba’ has a role as a source of forest’s products, such as rattan, resin, eaglewood, ketipai, honeybee, building materials, including essential goods required for hunting. While the river belonged to tana’ ulen has a role as a source for fish and other river outcomes.

In its history, Desa (Village) Long Alango consists of sub-tribe Dayak Kenyah from Lepo’ Maut as the majority, it transferred in 1957 from Long Kemuat .At that time, it was led by Kepala Adat Besar Apuy Njau. Except for getting an easier access of transportation to reach the dangerous downstream of Giram Kerabang, the transfer was also based on the people’s pretentious in order to get closer to a better quality of land for crop field and rice field. To organize the forest utilization, Customary Leader (Kepala Adat Besar) then regulated tana’ ulen. The area had acknowledged at that time was Sungai (River) Nggeng Biu’, the stream of Sungai Bahau. In the beginning, this area was in the authority of Kepala Adat Besar, it couldn’t be farmed out by other inhabitants without getting his permission.

Generally, tana’ ulen cannot be cleared for agricultural field. The area is around 12,000 ha. Tana’ ulen Sungai Nggeng even reaches 11,000 ha. The area which stands in the elevation of 400 – 1,500m, serves as a fine hunting ground. This area contains many hardwoods, in addition to many non-timber forest products. The area is considered as significant for the history of its indigenous people and many stone burials as an evidence that this area has dwelled and governed by their ancestors for more than 400 years.

Tana’ ulen has a dual benefit for Dayak Kenyah community. The concept is as an area (storage) for mutual interests, e.g. village’s occasions and it is unavailable for agricultural or exploitation purposes, has a strategic values for the people’s importance based on their dependency on forest products and natural environment where they reside. In a particular things, when other regions are are difficult to get forest crops, tana’ ulen can be functioned as a ‘barn’ for the village. The forest’s potential that stays in the area will provide a sense of security and guarantee for the viability of the people, either economically or socially to support the existence of indigenous people of Dayak Kenyah.

Short in length, tana’ ulen is a restricted area, a protected forest in customary land that inseparable from the land itself, and from the tradition and culture of the people. Why does tana’ ulen become very important for the people of Dayak Kenyah?

In days of the yore, their custom and belief demanded to perform all-year-long ritual to celebrate agricultural and life cycle or the return of military forces or the wanderers. Kepala Adat held a responsibility to be the host as to serve the visitors or guests. Kepala Adat also had to provide dishes for the people who work in his field or plantation. He had to ensure that the meals provided were sufficiently available for all the guests, especially fish and meats. From this habitual custom, tana’ ulen then emerged.

This is appropriate with the tenet of management area of Dayak Kenyah inhabitants that sustainable and that is utilizing forest products as necessary. With the presence of tana’ ulen, the forest area can be utilized limitatively, well-regulated and appropriate with custom ordinance. Dependent on natural resources, the rules regulated a certain quota for forest crops or a certain period for harvesting (‘buka ulen’) or the way to crop has to be concerned with the sustainable of natural resources. Through these procedures, land conservation and crops utilization can be run continuously.

In order to maximize the forest products and tana’ ulen management, there are rules that have been compromised through a conference and now it has put in writing. As well as the period of hunting or fishing or harvesting, these all require a permit. Those who contravene the rules of tana’ ulen will be charged with fine or goods, e.g. chopping knife or gong. Lately, somebody had to pay 1 million rupiah to the customary institution as affine because he logged a tree in tana’ ulen.

Now, the responsibility of tana’ ulen management   has transferred to customary institution. Together with the people, Kepala Adat and customary institution manage tana’ ulen under   customary laws. The mastery pattern of tana’ ulen was not owned by the aristocrat any longer, rather it was under a mutual governance of customary institution for the sake of mutual interest. But Kepala Adat is still a part of paren or noble, or the heir of noble family – the former proprietor of tana’ ulen.

In 1991, for the first time, WWF Indonesia arrived in Hulu Bahau and discussed a plan of constructing Tropical Forest Research Station in Hulu Bahau (Lalut Birai) as an effort to assist tropical forest conservation in Kayan Mentarang National Park. Kepala Adat Besar suggested that the station has to be established in Sungai Nggeng under a condition that the construction is appropriate with the customary laws, the tenet and the practice of conservation in tana’ ulen. The station then was constructed by WWF near a stream (Lalut Birai) and became the center of research activity and forestry survey for 10 years, before the station management was transferred to the community in 2007.

In the progress, the people of Long Alango established Management Committee of Tana’ Ulen aka BPTU. This committee functioned as to reinforce protection and management of tana’ ulen, and to assist customary institution. The duty of BPTU is organizing visitors, including researchers and university students who come to Lalut Birai and determine the cost for a research period in tana’ ulen area. The expenses allocate as local fund for various necessities of the people. In 2011, BPTU has been integrated with local rules of Long Alango village as the organizer of tana’ ulen in the name of the people.

For the future, indigenous men plan to establish youth organization to support customary rights and acknowledgement of tana’ ulen. Re-mapping process of customary area that is being held also a part of acceleration process of indigenous people and customary land acknowledgement, including tana’ ulen in Malinau. As it agrees with mandate and enthusiasm of the verdict of Constitutional Court number 35 and implementation of Regional Regulation number 10/2012 on acknowledgement and protection for indigenous people in Malinau Regency, North Kalimantan.

Related Projects