Harapan Baru Penegakan Hukum SDA Hayati dan Ekosistem di Indonesia

PONTIANAK – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pihak dari kalangan akademisi serta LSM melakukan Konsultasi Publik Regional Kalimantan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di Pontianak, Selasa 22 Maret 2016.

UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah berumur 26 tahun.  Undang-Undang ini pada awalnya mampu melindungi kawasan konservasi dan spesies yang dilindungi dengan cukup efektif.  Namun dalam perkembangannya kemudian, UU No. 5/1990 ini perlu disesuaikan kembali mengingat banyak perubahan yang telah terjadi dalam kurun waktu hampir tiga dekade. Konflik sosial akibat penunjukan atau penetapan kawasan konservasi kerap terjadi, demikian pula konflik antara manusia dengan satwa liar. Di sisi lain, UU ini belum mampu mengakomodasi pengakuan terhadap beberapa praktik dan inisiatif pengelolaan konservasi sumber daya alam di tingkat masyarakat berbasis kearifan lokal.

Undang-undang ini juga belum menjangkau sumber daya genetik yang  merupakan potensi keanekaragaman hayati yang seharusnya juga menjadi obyek konservasi.

“Upaya revisi UU No. 5/ 1990 ini telah diinisiasi sejak tahun 2003, hingga kemudian disepakati DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 untuk mendorong revisi UU No.5/1990 masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ilyas Asaad. “Untuk memudahkan perumusan revisi UU ini, KLHK telah membentuk Tim Penyusun RUU yang terdiri dari berbagai pihak,” lanjut Ilyas Asaad.

Tim Penyusun RUU telah menghasilkan Dokumen Naskah Akademik dan draft RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Draft Naskah Akademik tersebut tidak saja merupakan penyempurnaan dari UU No. 5/1990 tetapi juga memasukkan substansi dari RUU Sumber Daya Genetik. Sejauh ini, Tim Penyusun telah melakukan serangkaian konsultasi publik di beberapa region, yaitu: Jawa (Jakarta), Sumatera (Medan), Sulawesi (Makasar) dan Papua (Jayapura) sebagai media sosialisasi Draft RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sekaligus menjaring input dari masyarakat atas draft tersebut. Masukan dari masyarakat, baik dalam pelaksanaan Konsultasi Publik dan pasca kegiatan akan dijadikan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RUU untuk menyempurnakan Draft RUU tersebut.

“Kegiatan konsultasi publik di Region Kalimantan ini ditujukan dengan semangat yang sama, dengan tujuan mensosialisasikan dan mendapatkan masukan publik Kalimantan atas draf RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, guna memperkaya materi dan substansi RUU ini sebagai kontribusi dari berbagai pihak di Kalimantan, termasuk dalam upaya-upaya penegakan hukum terkait konservasi keragaman hayati dan ekosistemnya,” tegas Sustyo Iriyono Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

Konsultasi Publik diselenggarakan oleh KLHK, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), WWF-Indonesia, Fauna & Flora International (FFI) Indonesia Program, Yayasan Titian, dan GIZ-FORCLIME.

Sumber: WWF Indonesia – http://www.wwf.or.id/?46662/Harapan-Baru-Penegakan-Hukum-SDA-Hayati-dan-Ekosistem-di-Indonesia

Recent Posts

Leave a Comment

Widodo reinforces Indonesia’s One Map policy in Paris climate change address

JAKARTA: Indonesian President Joko Widodo said the country will use its One Map policy to govern land and forest areas, during a speech to world leaders at the UN climate summit in Paris.

The one map initiative began under Indonesia’s previous administration and was aimed at helping resolve disagreements resulting from the use of different data and maps, which often cause land disputes.

Speaking on Monday (Nov 30), Mr Widodo said he also intends to enforce the moratorium on forests, and review the issuance of peatland permits.

“As a country with one of the largest forest areas acting as the lung of the world, Indonesia is here today as part of the solution,” he said.

“My government is developing Indonesia in a way that is giving due attention to the environment.”

Indonesia has attracted strong criticism from activist groups and citizens about a failure to seriously address the annual choking haze, which affects large swathes of the country, caused largely by slash-and-burn land clearing.

The country at one point this year topped the world’s list of greenhouse gas emitters, a result of the forest fires in Sumatra, Kalimantan and Papua.

Envrionmental groups have also argued that Indonesia’s climate targets lack clear baselines or ways for the country to cut its pollution output, a sign that the government is not serious about its green efforts.

In his speech, Mr Widod added that the forest fires this year were worsened by the El Nino phenomenon and would not alter Indonesia’s commitment to reduce emissions by 29 per cent from business as usual levels by 2030.

The president said he was committed to giving strong political support for the success of COP21, however, said the Paris agreement should be balanced and fair, and not impede growth of developing countries.

He urged all parties to contribute more to mitigate climate change, especially developed nations, by mobilising the US$100 billion fund until 2020, and assist in the transfer of technology and capacity building.

Recent Posts

Leave a Comment