Undang-undang Perlindungan Masyarakat Adat

SONY DSC

Sudah saatnya pemerintah menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam koservasi alam. Bukan objek yang terus dipinggirkan, dan dianggap tidak tahu apa-apa.

Mengelola Ruang Hidup Masyarakat Adat

Wacana tentang wilayah yang dilindungi oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (Indigenous and Community Conserved Areas disingkat ICCAs), kini menjadi perbicangan luas, terutama dalam konteks keberadaannya dalam wilayah sebuah negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, ICCAs terbentang di seluruh rangkaian kepulauan Indonesia, dan faktanya, masyarakat adat telah menempati Nusantara jauh sebelum lahir negara Indonesia.

Problemnya, ketika berbicara ICCAs, paradigma pemerintah dalam menyusun undang-undang masih belum memberikan ruang penuh kepada masyarakat adat/lokal untuk berwenang mengelola wilayah konservasinya sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan (dalam setiap tingkatan), belum bersinergi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adat.

Sebagai contoh adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati. Undang-undang ini meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) dan sebagai pengganti beberapa peraturan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda. Tapi doktrin yang digunakan adalah Scientific Forestry. Salah satunya adalah Doctrien Absolute Standard yang memahami hutan sebagai objek pengetahuan ilmiah.

Dengan doktrin itu, maka ilmu pengetahuan mengenai hutan menjadi sumber utama dalam penetapan manajemen pengelolaan hutan. Kebijakan kehutanan pun cenderung direduksi menjadi silvikultur (menanam dan mengatur tegakan hutan). Pengetahuan Kehutanan yang dikembangkan sebagai ilmu, kemudian berkembang menjadi ideologi konservatif, dan pemerintah menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang.

Pengaturan dengan logika semacam itu, mempersyaratkan hutan harus dikelola oleh negara (pemerintah). Dengan kata lain, hutan adalah subjek untuk setiap pengaturan yang berkaitan dengan hutan dan konservasi, sementara masyarakat adat hanya objek. Tidak diberikan ruang untuk mempergunakan kearifan lokal dan aturan lokalnya dalam menjaga ICCAs mereka. Tidak mengherankan karena itu, kawasan pelestarian alam kemudian hanya mengacu pada tiga hal: taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Di luar itu ada pula istilah kawasan suaka alam, yang bertujuan untuk mengawetkan suatu ekosistem agar bertahan sebagaimana aslinya, yang terdiri dari: cagar alam, dan suaka margasatwa.

Aturan itu sekaligus mengukuhkan peran sentral pemerintah untuk menguasai dan mengelola kawasan konservasi, dan menempatkan masyarakat adat hanya sebagai peserta. Padahal, menurut Dewan Kehutanan Nasional, ada sekitar 30 ribu desa di kawasan hutan yang ditunjuk oleh pihak kementerian. Artinya, ada fakta bahwa mayoritas penduduka desa di Indonesia yang terdiri dari masyarakat adat tidak bisa dipisahkan kehidupan dan penghidupannya dari hutan. Mereka memiliki pengetahuan adat dan hukum adat, yang dapat diandalkan untuk mengelola wilayah konservasi. Banyak studi tentang hal itu.

Dari 50 kisah yang dicatat oleh WWF Indonesia, terlihat inisiatif masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah, bisa berkontribusi pada dua hal, yaitu kelestarian alam dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Dengan akses yang terbuka ke kawasan konservasi untuk melakukan pemenuhan hidup yang ramah lingkungan dan adanya insentif atau hibah, maka konservasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat adat.

Tentu, catatan sukses semacam itu masih bersifat parsial, dan hanya merujuk pada situasi dan kondisi tertentu, seperti keberadaan pendamping, keberadaan pejabat berwenang yang berparadigma kemasyarakatan, dan lain-lain. Tapi untuk berbicara konteks nasional secara utuh, diperlukan legitimasi hukum yang kuat yang didukung dengan organisasi birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

Ada empat persoalan penting yang harus dikritisi sehubungan dengan masyarakat adat/lokal, setidaknya menurut Prof Hariadi Kartodihardjo. Berbicara sebagai ahli di depan hakim Mahkamah Konstitusi untuk sidang uji materi terhadap UU Kehutanan, Hariadi menjelaskan empat persoalan penting itu.

Pertama, tidak mengenal beragamnya tujuan mengelola hutan, yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan pertama.

Kedua, kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan, pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga, menginginkan kondisi sosial yang dijamin oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat.

Ketiga, masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat, akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi objek dan hutan dimaknai dari objek menjadi subjek. Cenderung berpandangan kritis terhadap demokrasi dan kebebasan, tidak percaya sifat pluralisme kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme.

Keempat, pelestarian hutan diseragamkan sebagaimana fungsi hutan bagi kepentingan publik yang harus ada, sehingga keputusan memanfaatkan hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan dan pelestarian hutan dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi.

Artinya, selama empat paradigma itu belum berubah, maka aturan adat/lokal dalam mengelola wilayah konservasi masih akan tetap tersisih. Dan selama tafsir atas hukum masih terpusat pada pemerintah, maka keberadaan masyarakat adat/lokal tidak akan mungkin terjamin untuk mengelola ICCAs.

Ruang otonom bagi masyarakat adat sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena itu harus diimplementasikan oleh pemerintah. Melalui undang-undang ini, masyarakat adat bisa memilih pola pemerintahannya. Dan desa atau desa adat harus diberi peluang mengelola hutan desa atau hutan adat, sejalan dengan pengelolaan wilayah konservasi dan pemenuhan hidup mereka. Dengan demikian, sebagai entitas, desa akan memiliki jaminan untuk memilki aset sendiri seperti hutan milik desa, sekaligus menjadi jembatan bagi masyarakat adat untuk mandiri.

Dan, semua penataan ruang bagi masyarakat adat itu harus dimulai dengan benar karena sejak empat tahun lalu (2011), Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan mengenai kewajiban pemerintah menaati urutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Implementasi itu juga sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2015 yang menyebutkan salah satu fungsi pokok dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “… penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya…”

 

Penutup

Dari paparan di atas, keberadaan ICCAs di masa mendatang mestinya tidak lagi hanya berada pada level wacana, melainkan harus terakomodasi pada tahapan praktis. Beberapa kisah yang ada di buku ini menunjukkan bahwa secara faktual, ICCAs sudah sejak lama berfungsi dengan baik.

Kisah-kisah itu juga menjadi salah satu bukti secara sosilogis keberadaan hukum adat. Dan legitimasi sosial itu, sudah dijamin dalam sistem hukum nasional.

Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan teknis masyarakat adat, yang bisa menjadi patokan masyarakat adat mengelola sumber daya sumber hidupnya, sekaligus menjadi wilayah yang dilindungi untuk konservasi alam.