Press Release – ICCA Capacity Building 2015

Di saat pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan isu kepemilikan lahan, terdiri dari: membuat rencana untuk menempatkan 12.7 juta hektar lahan hutan bagi komunitas lokal dan merubah undang-undang mengenai perlindungan keanekaragaman hayati, serta fokus ke area-area perlindungan dan teritori komunitas lokal. ICCA merepresentasikan salah satu cara untuk mempercepat proses dokumentasi dan registrasi/pendaftaran lahan masyarakat adat/pribumi yang didukung oleh Pengadilan Konstitusional no 35 pada tahun 2012. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan No 52/2014, yang sejalan dengan Undang-undang Pengadilan Konstitutional tersebut. Peraturan Kementerian Dalam Negeri ini merupakan sebuah pedoman untuk pengakuan dan perlindungan komunitas adat/pribumi. Sama halnya dengan Kementerian Pertanian, mereka juga mengeluarkan Peraturan No. 9/2015 tentang pengakuan hak atas lahan komunitas. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan mengenai hutan adat dalam Peraturan Menteri No. P32/MenLHK-Setjen/2015. Dan juga semakin banyak peraturan yang dikeluarkan di tingkat provinsi dan kabupaten. Semua ini merupakan keharusan untuk sebuah alokasi yang adil dan sah mengenai lahan hutan “terbuka” dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih berkelanjutan dan adil.

Pertemuan Regional ICCA Knowledge Sharing & Capacity Building diadakan di Lombok (Indonesia) pada tanggal 17-22 Agustus 2015, dan sebagai tuan rumah adalah Working Group ICCAs Indonesia (WGII), UNDP GEF-SGP dan ICCA Consortium, dengan dukungan finansial tambahan dari WWF Indonesia. Acara ini diikuti oleh peserta dari beberapa negara, diantaranya seperti: Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Dengan tujuan untuk menambah kapasitas mengenai ICCA di Indonesia dan Asia Tenggara, dan untuk mendorong munculnya refleksi bersama serta merupakan ajang berbagi pengetahuan mengenai beberapa isu kunci, kesempatan dan tantangan/masalah dari pengakuan ICCA dan dukungan dalam kebijakan serta praktek-prakteknya. Catharina Dwihastarini dari UNDP-GEF-SGP menyatakan bahwa “Acara ini menjadi mungkin karena adanya dukungan ICCA Global Support Initiative atau GSI yang merupakan kolaborasi inisiatif yang didukung oleh UNDP GEF SGP, Kementerian Lingkungan Jerman (BMU), ICCA Consortium, IUCN dan UNEP WCMC. Dengan tujuan utama untuk membantu perkembangan pengakuan yang tepat dan dukungan untuk ICCA serta promosi keefektifannya melalui penambahan kapasitas di kurang lebih 26 negara percontohan. Di Asia Tenggara, daerah percontohan meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam”.

ICCA semakin dikenal sebagai suatu cara untuk melindungi masyarakat adat/pribumi dan komunitas lokal, dalam mengamankan hak-hak kolektif dan tanggung jawab mereka terhadap lahan, air dan sumber daya alam, serta membantu perkembangan penghargaan terhadap pengetahuan, praktek-praktek dan institusi-institusi tradisional mereka. Aspek-aspek ini mendapatkan perhatian khusus di Kongress World Parks di Sidney (Asutralia) pada bulan Nopember 2014. Area hutan dan kelautan, serta danau, sungai dan habitat kunci lainnya yang secara tradisional dikelola oleh komunitas adat/pribumi dan lokal, juga memiliki peran penting bagi mereka dalam mempertahankan kehidupan, ketahanan air dan pangan, dan juga melindungi identitas dan kebanggaan tradisi mereka. “Di saat eksploitasi sumber daya alam yang kejam dan sistem konservasi top-down, banyak daerah meminta penguatan ikatan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara langsung, mengadaptasi pengetahuan, kebijaksanaan dan institusi adat, serta melibatkan negosiasi yang adil di antara rekanan. ICCA merupakan sebuah kesempatan untuk melindungi dengan adil dan efektif” hal ini dinyatakan oleh Grazia Borrini-Feyerabend, Koordinator Global ICCA Consortium, sebuah organisasi yang menyatukan perwakilan dari ribuan pengurus ICCA di seluruh dunia.

Semenjak pertemuan pertama ICCA di Bogor pada Oktober 2011, dokumentasi ICCA menjadi sangat kuat di seluruh kepulauan nusantara mulai dari Sumatera ke Kalimantan, Lombok, Kepulauan Maluku dan Papua. “Dokumentasi ICCA merupakan langkah awal menuju registrasi/pendaftaran tanah-tanah adat di Indonesia seluruhnya dan pengenalan serta integrasi dari perencanaan spasial provinsi dan kabupaten” ujar Kasmita Widodo, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan koordinator WGII. “BRWA, adalah sebuah lembaga independen dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang sejauh ini telah mendaftar dan mendata 6.8 juta hektar tanah adat di Indonesia”.

Dalam pengelolaan sumber daya komunitas lokal, Kabupaten Lombok Timur sudah mengenali kearifan lokal dan tertulis dalam Peraturan Kabupaten Lombok Timur No 9/2006 dan No 10/2006. Kedua peraturan ini mengakui awig-awig, sebagai suatu pendekatan adat yang partisipatif dalam mengelola sumber daya berkelanjutan. Bapak Amin Abdullah, ketua Organisasi Pengelolaan Sumberdaya Ikan (KPSDN), sebuah kelompok nelayan lokal di Teluk Jor, mendukung peraturan awig-awig sebagai bentuk tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir. Menurut Abdullah, “Awig-awig merupakan strategi pendamping di sektor perikanan yang masih memerlukan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan kerjasama dalam tradisi kelautan agar digiatkan; bertujuan untuk perlindungan serta perkembangan kehidupan nelayan lokal yang berkelanjutan”.

KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih fokus memberdayakan komunitas lokal dalam mengelola daerah kelautan mereka. “Kami menyadari bahwa perubahan pada undang-undang kelautan dan pulau-pulau kecil belum mengenali hak masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya kelautan, terutama sumber daya-sumber daya yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Perubahan undang-undang itu juga menempatkan komunitas di posisi yang tidak adil; mereka berada dalam kompetisi langsung pengelolaan sumber daya alam berhadapan dengan para pemain besar dari sektor swasta” pendapat Marthin Hadiwinata, Wakil KIARA dalam bidang Hukum dan Kebijakan. “Kami akan terus bekerja dengan Kementerian dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa pemberdayaan akan menjadi kenyataan”.

——————-
Kelompok kerja ICCA Indonesia [Working Group ICCA Indonesia (WGII)] dibentuk untuk mempromosikan praktek-praktek ICCA dan mengadvokasi pengakuan kelompok secara formal, sebagai bentuk yang menyeimbangkan kebutuhan dan bertujuan untuk perlindungan ekosistem yang kritis dan juga mengamankan hak komunitas lokal dan adat/pribumi. Organisasi anggota yang tergabung adalah lembaga swadaya Indonesia yang aktif dalam pembelaan dan praktek terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan, pemetaan komunitas, pemakaian dan kepemilikan lahan, keuntungan dan hak komunitas dan juga pengenalan masyarakat adat/pribumi; seperti: AMAN, BRWA, JKPP, Huma, Kiara, NTFP-EP, Pusaka, Sawit Watch, WALHI, WWF Indonesia. Saat ini kelompok kerja ini di koordinasikan oleh Ketua BRWA. Dan NTFP-EP Indonesia sebagai tuan rumah WGII.

ICCA Consortium adalah sebuah asosiasi internasional yang berdedikasi untuk mempromosikan pengenalan ICCA (Daerah dan Teritori Terlindungi Masyarakat dan Komunitas Adat/Pribumi) [Indigenous Peoples’ and Community Conserved Areas and Territories] yang tepat tujuan dan mendukung ICCA di arena regional, nasional dan global. Konsorsium ini terdiri dari: beberapa ANGGOTA [MEMBERS] (Indigenous People Organisation (IPOs) dan Community Based Organisation (CBOs) dan organisasi-organisasi masyarakat yang bekerja dengan masyarakat pribumi/komunitas lokal) dan ANGGOTA KEHORMATAN [Honorary Members] (individu-individu yang memiliki perhatian dan keahlian yang sama sehubungan dengan ICCA). Sebagai sebuah institusi global, Konsorsium berkolaborasi dengan sekretariat CBD, GEF SGP, UNEP WCMC, IUCN, organisasi penelitian dan advokasi serta mekanisme UN yang mempromosikan kemanusiaan dan hak masyarakat pribumi dan komunitas lokal.

Berdiri pada tahun 1992, di tahun yang sama dengan Rio Earth Summit, GEF Small Grant Programme [Program Hibah Kecil GEF] membentuk suatu intisari sebuah pembangunan yang berkelanjutan dengan “thinking globally acting locally” [berpikir secara global dengan aksi lokal]. Dengan menyediakan dukungan keuangan dan teknis pada proyek-proyek yang melindungi dan mengembalikan lingkungan; dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kemakmuran serta kehidupan masyarakat. SGP mendemonstrasikan bahwa aksi komunitas dapat mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kepentingan lingkungan.

Sejak 1992, GEF SGP Indonesia sudah memberikan dukungan pada gerakan-gerakan masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati, memitigasi dampak-dampak perubahan iklim, menghentikan degradasi lahan dan mengurangi polusi dari perairan internasional. Hingga kini, GEF SGP telah berhasil mendukung sekitar 502 proyek, dengan total mendekati USD $9.0 juta yang telah membangun komponen kapasitas dan membentuk dampak yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan, serta penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Mr. Kasmita Widodo
Coordinator – Working Group on ICCAs in Indonesia
kwidodo@gmail.com
+62-815-1302-4601

Ms. Tanya Conlu
Regional Coordinator for Southeast Asia – ICCA Consortium
tanyantfp@yahoo.com
+63-917-312-0191

Catharina Dwihastarini
Coordinator – SGP Indonesia
dwihastarini@sgp-indonesia.org
+62-815-1103-4358

Recent Posts

Leave a Comment