Press Release – Konservasi Yang Inovatif, Konservasi Berbasis Masyarakat Adat Dan Masyarakat Lokal

Jakarta, 11 Februari 2016

Dengan proses penyusunan RUU Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang sedang dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan konservasi di Indonesia kembali menjadi perhatian terutama menyangkut pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, di mana hutan adat bukan lagi hutan negara. Di satu sisi, kebijakan konservasi yang sentralistik dan berbasis hanya pada kategori konservasi pemerintah selama ini sudah memicu konflik dengan masyarakat adat dan lokal, yakni dengan membatasi hak komunitas untuk memasuki kawasan konservasi hanya untuk mengambil hasil hutan di dalam wilayah dan areal komunitas yang didiami secara turun temurun.   Di sisi lain, masyarakat adat di seluruh Indonesia memiliki nilai perlindungan yang terintegrasi dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan SDA, dan telah mengembangkan praktik konservasi yang efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati dan habitat, serta jasa lingkungan yang penting untuk kehidupan.

Menurut Kasmita Widodo, Koordinator WGII, pendokumentasian praktik konservasi masyarakat adat dan lokal di 15 lokasi tersebar di 13 propinsi memiliki nilai dan tradisi konservasi yang menyatu sebagai ruang hidup. Tradisi sasi, borong karamaka, leuweung titipan, tana ulen, danau lindung, awig-awig merupakan contoh ‘konservasi’ oleh masyarakat adat (ICCAs) yang menjadi praktik terbaik untuk pengelolaan lingkungan dan SDA yang lestari. Ruang hidup, nilai dan praktik konservasi oleh masyarakat adat dan lokal sebaiknya diakui secara formal oleh pemerintah dalam proses penyusunan RUU Konservasi dan Keaneragaman Hayati, dan menjadi bagian dari kontribusi negara Indonesia terhadap capaian Aichi Target (CBD).

WGII (Working Group ICCAs di Indonesia) merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil pada tingkat nasional (WALHI, Sawit Watch, HUMA, WWF Indonesia, AMAN, JKPP, KIARA, PUSAKA, NTFP-EP Indonesia dan BRWA) yang menyelenggarakan dialog multipihak dengan tema “Mencari Inovasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”. Menurut Kasmita Widodo, Koordinator WGII, dialog ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada jalan baru untuk konservasi di Indonesia, dan upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia serta ruang dan hak masyarakat adat dan lokal yang kehidupannya tergantung pada alam tersebut.

“Pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat bagi wilayah adat dan hutan adat tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan fungsi hutan untuk tujuan sosio-ekologis yang lebih luas. Kewenangan pemerintah ini sudah ditegaskan sebagai bagian tidak terpisahkan di dalam Putusan MK 35. Semakin cepat proses pengakuan hukum atas wilayah adat akan mempermudah pemerintah bekerja memastikan alokasi fungsi-fungsi konservasi dan lindung di semua wilayah adat yang punya legalitas. Hal ini memberi dasar hukum yang kuat untuk pengendaliannya melalui penegakan hukum, jika masyarakat adat pemilik dan pemangku wilayah adat melakukan tindakan atau membiarkan kejadian yang mengancam fungsi konservasi keanekaragaman hayati yang sudah diatur secara hukum. Konservasi berbasis masyarakat adat ini merupakan jalan baru menuju keadilan dan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia” tutur Sekjen AMAN, Abdon Nababan.

Selanjutnya Dahniar, Direktur HuMA menyampaikan Kementerian dan Lembaga Pemerintah memiliki ‘tafsir sendiri’ tentang putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sehingga penetapan hutan adat masih menggantung. Kenyataan yang ada saat ini, masyarakat adat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Putusan MK 35 tersebut, pengajuan pengakuan hutan adat oleh masyarakat adat mengalami kesulitan yang luar biasa, terutama hutan adat yang selama ini sudah ditetapkan oleh KLHK sebagai kawasan konservasi seperti cagar alam dan taman nasional.

Selama ini ada beberapa contoh Taman Nasional (TN) yang menjadi model untuk pengelolaan bersama masyarakat adat yaitu di TN Kayan Mentarang di Kalimantan Utara, TN Lorentz dan Wasur di Papua. Namun, upaya pengelolaan kolaboratif masih lemah dan belum menjadi pola yang pasti dalam kebijakan konservasi di tingkat nasional. Di TNKM, masyarakat adat sudah membentuk FoMMA sebagai aliansi beberapa lembaga adat pada tahun 2000 untuk mengadvokasikan hak ruang hidup dalam kawasan konservasi yang sejak dulu menjadi wilayah adat masyarakat sebelum cagar alam ditetapkan pada tahun 1980. “Sejak TNKM menjadi TN pertama di Indonesia dengan pengelolaan kolaboratif pada tahun 2002, implementasi pola kolaborasi yang setara dan inklusif sangat lambat berjalan dan belum didukung dengan anggaran khusus dari KLHK untuk kolaborasi. Jadi masyarakat adat di sana belum sepenuhnya bisa terlibat dalam pengeolaan TNKM yang juga adalah wilayah adat mereka” kata WWF Indonesia yang selama ini banyak menfasilitasi proses di TNKM.

Momentum revisi UU 5/90 menjadi RUU Konservasi dan Keanekaragaman Hayati merupakan peluang yang sangat baik untuk konservasi di Indonesia dengan inovasi ke arah lebih baik, adil dan berkelanjutanan.

###

Contact Person :

Kasmita Widodo : 081513024601,

Ahmad Farid       : 081287555091

Recent Posts

Leave a Comment