Kick off Meeting Marine Tenure Initiative: Memperkuat Hak Tenurial, Mengadvokasi Kerja Kolektif di Daerah

 Admin    29-04-2024    00:00 WIB  

Blog Image

Makassar – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan Jaring Nusa menggelar Kick off Meeting Program Marine Tenure Initiative yang berlangsung pada Sabtu (27/04/2024).

 

Kegiatan ini dihadiri oleh lembaga implementor program yakni PD AMAN Lease, LMMA Indonesia, LPSDN, Blue Forest, dan Japesda. Selain itu turut dihadiri lembaga anggota Jaring Nusa yakni WALHI Sulawesi Selatan dan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia.

 

Kasmita Widodo, Kepala BRWA dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Marine Tenure Initiative merupakan upaya kolektif untuk mendorong kepastian dan jaminan tenurial di pesisir dan pulau kecil. Menurutnya, selama ini fokus isu tenure security masih didominasi wilayah daratan.  

 


Kasmita Widodo, Kepala BRWA  sekaligus Koordinator WGII, memberikan pengarahan dalam pembukaan kick of meeting Marine Tenure Inititive.


 

“Saya menyadari kita masih bias darat. Semoga dengan proses ini, pengalaman pengakuan di terestrial dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat basis data di wilayah pesisir”

 

Berbeda dengan konteks di darat, rezim pengelolaan pesisir di Indonesia belum sepenuhnya mengakui perspektif tenurial laut dan cenderung lebih mengedepankan pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan laut sebagai open access areas melalui skema perizinan. Hal ini semakin menyulitkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengambilan keputusan atas ruang hidupnya.

 

Jangka panjangnya akan berdampak terhadap massive-nya kegiatan destruktif yang dapat menurunkan fungsi ekosistem pesisir dan laut. Sebagai contoh, hingga November 2021, WALHI mencatat terdapat 2.919.870,93 Ha wilayah pesisir yang dikuasai 1.405 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan di laut 687.999 Ha dan 324 IUP.

 

“Dua tahun terakhir kita berupaya bagaimana wilayah pesisir dan pulau kecil datanya muncul, sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa wilayah yang dikelola masyarakat. Dan bagaimana situasi tenurialnya serta sustainable tenure-nya,” jelas Kasmita Widodo. Menurutnya ketersediaan dan visibilitas data wilayah adat dan ruang kelola masyarakat di pesisir dan pulau kecil menjadi kekuatan untuk mendorong pengakuan masyarakat pesisir beserta hak-haknya.

 

Berdasarkan data registrasi Wilayah Adat di BRWA, saat ini sekitar 5,6 juta hektar wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau telah terdaftar dari total 25,1 juta hektar registrasi wilayah adat.

 

Dari luas wilayah yang terdaftar tersebut, hanya 562.320 hektar yang mencakup 11 komunitas yang telah diakui melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah di wilayah pesisir dan laut.

 

“Lewat proses (program MTI) ini BRWA, WGII dan Jaring Nusa akan memfasilitasi yang sudah dikerjakan. Jadi bukan inisiatif yang berangkat dari ‘nol’. Bagaimana proyek ini mampu memproyeksikan agenda bersama,” jelasnya.

 

Memperkuat Hak Tenurial

Trini Pratiwi, Technical Team Asia Community Relation Advisor Marine Tenure Initiative menjelaskan bahwa Marine Tenure Initiative merupakan fasilitas pendanaan yang ditujukan untuk membantu proses kerja-kerja di tingkat tapak dan membuat  lebih banyak best practice dalam konteks upaya untuk mendorong pengakuan tenurial di ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.