Bogor, 11 Oktober 2024 – Menjelang Konferensi Para Pihak (COP-16) Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (UN-CBD), pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi dan prioritas dalam negosiasi internasional. Prof. Dr. Gono Semiadi – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang akan menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia (DELRI), mengungkapkan beberapa aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam forum tersebut. Hal ini disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan WGII pada Jumat, 11 Oktober 2024 di Hotel Padjajaran, Bogor.

Guna memastikan sinergi antara sektor publik dan masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan konservasi, Prof. Gono menyoroti pentingnya kontribusi organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mencapai target nasional terkait keanekaragaman hayati, “identifikasi dimana NGO bisa berkontribusi dalam pencapaian target nasional spesifik. Jalur penyampaian ke pemerintah bisa dibicarakan ulang setelah pemerintahan yang baru,” katanya.

Seiring dengan transisi pemerintahan di Indonesia, jalur komunikasi dengan pemerintah perlu disesuaikan. Prof. Gono menyatakan bahwa hingga saat ini National Focal Point (NFP) di bidang ilmiah masih menunggu arahan dan standing point dari pemerintahan baru terkait negosiasi COP-16. Harapannya pemerintah Indonesia yang baru telah memikiki susunan kabinetnya Ketika COP-16 berlangsung, sehingga Delegasi Indonesia dapat berkoordinasi, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan selama di COP-16. Namun, Proses konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri akan terus berlangsung hingga menjelang keberangkatan ke COP-16. “Sampai menit-menit terakhir sebelum keberangkatan akan terus konsultasi dengan Kemlu,” kata Gono. 

Prof. Dr. Gono Semiadi – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan agenda pemerintah Indonesia di COP 16 secara daring pada diskusi Pertemuan dengan Delegasi RI yang diselenggarakan oleh WGII

Pemerintah Indonesia telah memiliki prinsip-prinsip nasional yang akan menjadi pedoman dalam negosiasi, termasuk dalam isu-isu yang dianggap sensitif. Misalnya, pemerintah mendukung pembahasan mengenai perlindungan hak-hak gender dan kelompok marginal tertentu dalam lingkup keanekaragaman hayati. Namun, jika pembahasan soal gender kemudian meluas pada isu seperti LGBTQIA+, maka pemerintah Indonesia akan menyesuaikan posisinya pada konsepdan prinsip dasar.

Dalam konteks Digital Sequence Information (DSI), Indonesia tetap memegang prinsip kedaulatan dan akan mendorong agar kehadiran negara tetap ada dalam regulasi internasional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya genetik dan informasi biodiversitas tetap berada dalam kendali nasional serta tidak mudah dieksploitasi oleh pihak asing.

Tahun ini, DELRI menghadapi tantangan berat dalam negosiasi COP-16. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama akan ditentukan pada hari-hari menjelang negosiasi, termasuk apakah isu-isu yang menjadi red flag akan dimunculkan atau tidak. Target pemerintah adalah dalam satu minggu setelah pelantikan pemerintahan baru, sudah terdapat pandangan yang lebih konkret terkait strategi negosiasi COP-16 ini.