Surat Tuntutan JPH AKKM kepada Presiden
Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH AKKM) Kirimi Presiden, DPR RI, DPD surat tuntutan penundaan pengesahan RUU KSDAHE
Policy Brief : Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE
policy brief ini, WALHI mencoba menilik ulang substansi pengaturan dalam RUU Perubahan UU KSDAHE tentang KSDAHE. Beberapa poin kritis yang diabaikan d...
Status Terkini Areal Konservasi Kelola Masyarakat
Working Group ICCAs Indonesia (WGII) meluncurkan status terkini Areal Konservasi Kelola Masyarakat termasuk analisis terhadap kondisi praktik-praktik ...
Laporan dan Rencana Advokasi Bersama Konsolidasi Organisasi ...
Berdasarkan Konsolidasi yang dilakukan selama dua hari, Working Group ICCAs Indonesia menemukan persamaan mendasar dari setiap panel. Masing-masing pa...
Siaran Pers: Tak Ada Lagi Alasan! Negara Harus Akui Kontribu...
Pada 22 Mei 2024 lalu, kita semua memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia dengan tema “Be Part of the Plan” yang menjadi seruan untuk mend...
REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERTEM...
Kertas rekomendasi ini berisi beberapa poin yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyusunan dan implementasi IBSAP