Catatan Teknis
Sabtu, 16 Mei 2026
Rekomendasi Untuk Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pertemuan Subsidiary Body on Implementation ke-4 Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)
WGII mendesak pengakuan hak Masyarakat Adat dalam negosiasi CBD. KM-GBF dan hukum Indonesia mendukung konservasi inklusif yang menyelaraskan hak tradisi dengan komitmen biodiversitas global.
Sabtu, 16 Mei 2026
Rekomendasi Untuk Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pertemuan Conference of the Parties ke-16 (COP-16) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity-CBD)
Pentingnya partisipasi inklusif dalam IBSAP, perlindungan pengetahuan tradisional/DSI, indikator hak tenurial pada target KM-GBF, serta akses pendanaan bagi aktor konservasi di Indonesia.
Sabtu, 16 Mei 2026
Rekomendasi Kebijakan untuk NBSAP yang Transformatif dan Inklusif di ASEAN dan Timor Leste
KM-GBF 2022 mewajibkan revisi NBSAP yang inklusif. Sementara kelompok seperti IPLC dan pemuda memimpin konservasi, kesenjangan finansial dan teknis tetap ada, memerlukan tata kelola berbasis hak dan responsif gender.
Senin, 1 Jun 2026
Kertas Rekomendasi Untuk Pembentukan Kelembagaan Forum Multi-Pihak untuk Penyusunan dan Implementasi Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati Daerah merupakan agenda strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) di tingkat daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Bergabung dengan
Buletin Kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru, berita, acara, dan aktivitas komunitas langsung ke kotak masuk Anda.
Kami menghargai privasi Anda, email Anda aman bersama kami.