Publikasi dan Analisis

Lima belas cerita tentang Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) di Indonesia, mengisahkan perjuangan panjang komunitas dari Merauke hingga Banten dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari deforestasi dan perampasan lahan.

Kajian etnobotani dan keanekaragaman hayati berperspektif gender di Desa Bongkaras, Sumatera Utara, mendokumentasikan pengetahuan tumbuhan perempuan dalam kerangka AKKM dan perannya dalam tata kelola konservasi komunitas.

Kisah-kisah konservasi dari seluruh kepulauan Indonesia, dari wilayah laut Indonesia timur hingga hutan Kalimantan, mendokumentasikan komunitas yang menjaga ruang hidup mereka melalui pengetahuan adat dan ekologi.

Laporan global penting ICCA Consortium tahun 2021 tentang wilayah kehidupan, mendokumentasikan skala, keragaman, dan kontribusi konservasi vital dari wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas di seluruh dunia.

WGII mendesak pengakuan hak Masyarakat Adat dalam negosiasi CBD. KM-GBF dan hukum Indonesia mendukung konservasi inklusif yang menyelaraskan hak tradisi dengan komitmen biodiversitas global.

Pentingnya partisipasi inklusif dalam IBSAP, perlindungan pengetahuan tradisional/DSI, indikator hak tenurial pada target KM-GBF, serta akses pendanaan bagi aktor konservasi di Indonesia.

KM-GBF 2022 mewajibkan revisi NBSAP yang inklusif. Sementara kelompok seperti IPLC dan pemuda memimpin konservasi, kesenjangan finansial dan teknis tetap ada, memerlukan tata kelola berbasis hak dan responsif gender.

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati Daerah merupakan agenda strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) di tingkat daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

RUU KSDAHE masuk Prolegnas 2023 untuk ganti UU 5/1990. Bahas kewenangan, partisipasi, pendanaan, dan sanksi. Namun, pengakuan adat masih bersyarat dan partisipasi penuh belum terakomodasi.

KM-GBF jadi peluang dorong konservasi inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. RUU KSDAHE dapat mengadopsinya untuk memperkuat peran masyarakat adat dan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati.

RUU KSDAHE berpotensi kuatkan konservasi, namun belum menekankan HAM. Padahal wilayah konservasi adalah ruang hidup masyarakat. Kebijakan perlu menjamin HAM agar tak terjadi eksklusi atas nama konservasi.

Laporan Living Planet & IUCN 2022 menunjukkan krisis biodiversitas: populasi satwa turun 69% global. Di Indonesia, 1.225 spesies terancam punah akibat eksploitasi lahan, perubahan iklim, dan IUUF.

Hingga Mei 2026, total luas Registrasi Nasional AKKM mencapai 1.010.430,68 hektar dengan sebaran 527 titik AKKM yang diampu oleh 192 Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.