Publikasi dan Analisis

Panduan ringkas yang merangkum Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025–2045, mencakup target nasional, tujuan strategis, dan kelompok aksi yang selaras dengan komitmen global.

Lima puluh pemimpin adat dari seluruh Indonesia berbagi pandangan tentang alam, konservasi, dan ruang hidup yang telah dijaga komunitas mereka turun-temurun, dari Sumatera hingga Papua.

Laporan September 2025 yang menganalisis reformasi hukum dan jalur yang memungkinkan konservasi berbasis hak yang dipimpin komunitas di sepuluh negara, dengan studi kasus dari Indonesia, Filipina, Kenya, Meksiko, dan lainnya.

Enam belas kisah akar rumput dari komunitas adat dan lokal Indonesia yang didukung ICCA-GSI, memperlihatkan bagaimana ketangguhan komunitas dan pengelolaan adat mempertahankan penghidupan di masa pandemi COVID-19.

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati Daerah merupakan agenda strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) di tingkat daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

KM-GBF 2022 mewajibkan revisi NBSAP yang inklusif. Sementara kelompok seperti IPLC dan pemuda memimpin konservasi, kesenjangan finansial dan teknis tetap ada, memerlukan tata kelola berbasis hak dan responsif gender.

Pentingnya partisipasi inklusif dalam IBSAP, perlindungan pengetahuan tradisional/DSI, indikator hak tenurial pada target KM-GBF, serta akses pendanaan bagi aktor konservasi di Indonesia.

WGII mendesak pengakuan hak Masyarakat Adat dalam negosiasi CBD. KM-GBF dan hukum Indonesia mendukung konservasi inklusif yang menyelaraskan hak tradisi dengan komitmen biodiversitas global.

Kearifan lokal merupakan praktik hidup masyarakat yang terbukti menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam.

Laporan Living Planet & IUCN 2022 menunjukkan krisis biodiversitas: populasi satwa turun 69% global. Di Indonesia, 1.225 spesies terancam punah akibat eksploitasi lahan, perubahan iklim, dan IUUF.

RUU KSDAHE berpotensi kuatkan konservasi, namun belum menekankan HAM. Padahal wilayah konservasi adalah ruang hidup masyarakat. Kebijakan perlu menjamin HAM agar tak terjadi eksklusi atas nama konservasi.

KM-GBF jadi peluang dorong konservasi inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. RUU KSDAHE dapat mengadopsinya untuk memperkuat peran masyarakat adat dan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Hingga Mei 2026, total luas Registrasi Nasional AKKM mencapai 1.010.430,68 hektar dengan sebaran 527 titik AKKM yang diampu oleh 192 Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Hingga Mei 2025, total luas Registrasi Nasional ICCAs mencapai 647.457,49 hektar tersebar di 293 wilayah komunitas adat dan lokal.